JaDI Sebut Oknum PPK dan Panwascam Diduga Terima Suap Rusak Hasil Penyelenggaran Pemilu

Umi Rifdiawaty menilai jika penyelenggara pemilu memang rentan terhadap upaya suap

JaDI Sebut Oknum PPK dan Panwascam Diduga Terima Suap Rusak Hasil Penyelenggaran Pemilu
NET
KRONOLOGI Kasus Suap Pileg Kubu Raya, Teror Oknum Caleg hingga Kembalikan Rp 100 Juta

JaDI Sebut Oknum PPK dan Panwascam Diduga Terima Suap Rusak Hasil Penyelenggaran Pemilu

PONTIANAK - Ketua Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai jika penyelenggara pemilu memang rentan terhadap upaya suap, karena kewenangannya di anggap dapat menentukan keterpilihan peserta pemilu atau caleg.

Padahal, kata dia, tugas dan kewajiban mereka adalah menjaga suara yang telah rakyat berikan untuk peserta pemilu pada hari pemungutan suara, dan menjaga agar hasil perolehan suara peserta pemilu itu tetap utuh dalam arti tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang sampai tahap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara paling akhir.

"Ulah oknum penyelenggara pemilu seperti ini dapat merusak hasil penyelenggaraan pemilu dan dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, ketika KPPS dan PPK berjuang melaksanakan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dan panwas yang seharusnya mengawasi jalannya proses rekapitulasi, oknum PPK dan panwascam ini malah berkolaborasi pula untuk menodai kerja keras kolega mereka," katanya, Selasa (07/05/2019).

Baca: KRONOLOGI Kasus Suap Pileg Kubu Raya, Teror Oknum Caleg hingga Uang Rp 100 Juta

Baca: Ini Nama-nama Caleg DPRD Landak yang Diprediksi Lolos Periode 2019-2024

Baca: Tersedia 5 Kursi, Ini Nama-nama Caleg DPRD Landak Dapil 4 yang Diprediksi Lolos Periode 2019-2024

Untuk itu, mendorong harus ada investigasi lebih dalam dan serius dari pimpinan diatasnya terhadap kasus ini, baik oleh KPU maupun Bawaslu Kabupaten dan Provinsi.

Apakah dugaan penyelewengan ini, lanjutnya, hanya pada satu kasus ini atau malah ada kasus lainnya.

"Pengunduran diri tidak menghilangkan pidananya, tetap harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang ada. Jika dalam prosesnya kelak benar benar terbukti oknum tersebut melakukan hal yang disangkakan, selain sanksi pemecatan dan pidana dapat juga ditambah agar mengembalikan honor yang telah diterima selama masa jabatannya, karena apa yang dilakukan tersebut merupakan pengingkaran terhadap sumpah janji yang diucapkan ketika dilantik dan sangat mencederai hasil pemilu," katanya.

Menurutnya, dalam proses rekrutmen PPK tentu banyak juga calon yang berkeinginan untuk mengabdi menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan.

"Oknum seperti ini tidak menghargai amanah yang telah diberikan kepadanya ketika KPU atau Bawaslu kabupaten telah memilih mereka, bukannya mereka bersyukur atas amanah tersebut tapi justru menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved