Pemilu 2019

Geger Suap Rp 100 Juta PPK-Panwascam di Kalbar, Eks Ketua KPU Umi Rifdiyawati Desak Investigasi

selain sanksi pemecatan dan pidana dapat juga ditambah agar mengembalikan honor yang telah diterima selama masa jabatannya

Geger Suap Rp 100 Juta PPK-Panwascam di Kalbar, Eks Ketua KPU Umi Rifdiyawati Desak Investigasi
net
Ilustrasi korupsi 

Geger Suap Rp 100 Juta PPK-Panwascam di Kalbar, Eks Ketua KPU Umi Rifdiyawati Desak Investigasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kasus suap menerpa penyelenggara Pemilu di Kalimantan Barat. Nilainya terbilang fantastis mencapai Rp 100 juta. 

Diduga, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, menerima uang suap.

Penyuapan senilai Rp 100 juta dari oknum Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang mengatur agar suaranya bisa lolos menjadi anggota dewan.

Baca: Data Situng KPU 92,21%! Hasil Pilpres di Kota Pontianak, Prabowo Menang 5 Kecamatan, Jokowi Hanya 1

Baca: Bawaslu Pontianak Beri Ruang Untuk Dapatkan Salinan C1, JaDi Kalbar: Dokumen Publik

Baca: Pembacaan Form DB KPU Singkawang Sempat Diskors, KPU Kalbar Yakini Akan Selesai Tepat Waktu

 

Peristiwa ini mendapatkan perhatian dari Ketua KPU Kalbar periode 2013-2018 Umi Rifdiyawati mengakui bahwa penyelenggara pemilu rentan upaya penyuapan. Khususnya berkaitan dengan keterpilihan peserta pemilu untuk caleg.  

Ketua Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar ini mengatakan tugas dan kewajiban mereka adalah menjaga suara yang telah rakyat berikan untuk peserta pemilu pada hari pemungutan suara.

Serta menjaga agar hasil perolehan suara peserta pemilu itu tetap utuh dalam arti tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang sampai tahap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara paling akhir.

"Ulah oknum penyelenggara pemilu seperti ini dapat merusak hasil penyelenggaraan pemilu dan dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, ketika KPPS dan PPK berjuang melaksanakan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dan panwas yang seharusnya mengawasi jalannya proses rekapitulasi, oknum PPK dan Panwascam ini malah berkolaborasi pula untuk menodai kerja keras kolega mereka," katanya, Selasa (7/5/2019).

Untuk itu, mendorong harus ada investigasi lebih dalam dan serius dari pimpinan diatasnya terhadap kasus ini, baik oleh KPU maupun Bawaslu Kabupaten dan Provinsi.

Apakah dugaan penyelewengan ini, lanjutnya, hanya pada satu kasus ini atau malah ada kasus lainnya.

Halaman
1234
Penulis: Rihard Nelson Silaban
Editor: Rihard Nelson Silaban
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved