Humas Ujung Tombak Pengelolaan Informasi

Kepala Biro Humpro Syarif Yusniarsyah mengatakan profesi hubungan kemasyarakatan (humas) yang kita sandang saat ini, merupakan ujung tombak

Humas Ujung Tombak Pengelolaan Informasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / Adelbertus Cahyono
Penjabat Bupati Kayong Utara, Syarif Yusniarsyah berjabat tangan dengan Bupati Kayong Utara, Citra Duani dalam acara serah terima jabatan Bupati Kayong Utara di Aula Pendopo Bupati Kayong Utara, Sukadana, Senin (24/9/2018). 

Humas Ujung Tombak Pengelolaan Informasi

PONTIANAK - Kepala Biro Humpro Syarif Yusniarsyah mengatakan profesi hubungan kemasyarakatan (humas) yang kita sandang saat ini, merupakan ujung tombak pengelolaan informasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dapat menciptakan kolaborasi kerja yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga tercapainya common interest, yakni bagaimana kepentingan pemerintah dan masyarakat ‘bertemu’.

"Kita sebagai pengelola informasi, harus dapat memberikan informasi tentang penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat secara luas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana visi dan misi Provinsi Kalbar yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalbar periode 2018-2023 yaitu mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah di lingkungan Kalbar ini, secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan cara, menggaungkannya kepada masyarakat dan ASN di daerah kita masing-masing," ujarnya Kepala Biro Humpro Setda Prov Kalbar.

Baca: Raffi Ahmad Akui Kerja Gila-gilaan di Bulan Ramadhan, Tidur Hanya 4 Jam Dalam Sehari

Baca: Pertemuan Volunteer Capuchins Camp 5, Bahas Persiapan Pertemuan Saudara Kapusin

saat membuka Forum Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2019 di Praja 2 Kantor Gubernur Kalbar.

Dikatakannya, ukuran sukses sebuah program komunikasi, yaitu pesan yang sampai saja tidak cukup dan perlu evaluasi, sejauh mana audiens/masyarakat memahami dengan baik inti dari pesan yang kita sampaikan, dan menganalisis apakah semua strategi sesuai dengan persoalan yang dihadapi.

"Kita sadari, walaupun kapasitas dan dinamika kelembagaan yang membidangi humas senantiasa mengalami perubahan, tentunya diperlukan penguatan di bidang kehumasan dan dukungan dari seluruh stakeholder terkait," jelasnya.

Tambahlah jejaring kerja sebagai mitra kerjasama kita untuk mencari dan menggali informasi yang upto-date dan akuntable dalam penyampaiannya, setidaknya kita telah menjalankan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya.

Dijelaskannya, tiga dokumen penting merupakan acuan bagi praktisi humas pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan; dan Kesepakatan Bersama Tiga Menteri yakni Mendagri, Menkominfo serta Menteri PAN dan RB Tahun 2007 tentang Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Itulah senjata kita dalam berkomunikasi.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved