News Analysis

Bawaslu Pontianak Beri Ruang Untuk Dapatkan Salinan C1, JaDi Kalbar: Dokumen Publik

resedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai data salinan C1 memang merupakan dokumen publik.

Bawaslu Pontianak Beri Ruang Untuk Dapatkan Salinan C1, JaDi Kalbar: Dokumen Publik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HAMDAN DARSANI
Presidium JaDI Kalbar Umi Rifdiyawati 

Bawaslu Pontianak Beri Ruang Untuk Dapatkan Salinan C1, JaDi Kalbar: Dokumen Publik

News Analysis Presedium JaDI Kalbar Umi Rifdiawaty

PONTIANAK - Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai data salinan C1 memang merupakan dokumen publik.

Berikut analisanya.

Dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis maka perlu dilakukan upaya-upaya menuju transparansi dan partisipasi masyarakat, upaya tersebut antara lain adalah dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk mendokumentasikan C1 Plano baik dengan poto maupun video.

Upaya lain adalah dengan memberikan salinan formulir C1 kepada seluruh saksi peserta pemilu dan Pengawas TPS, serta dengan mengumumkan salinan C1 di tempat yang strategis oleh PPS untuk seluruh TPS di wilayah kerja PPS, biasanya diumumkan oleh PPS di kantor Desa/Kelurahan.

Peserta Pemilu yang tidak mengutus saksi di TPS tertentu pada hari pemungutan suara sebenarnya tetap berhak untuk meminta salinan C1 kepada Penyelenggara Pemilu.

Kemudian bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang hasil pemungutan suara di TPS juga sebenarnya berhak untuk tahu melalui pengumuman yang dibuat dengan cara menempel di tempat yang strategis di desa/kelurahan oleh PPS, hanya seberapa patuh penyelenggara dengan aturan untuk mengumumkan salinan C1 ini di desa/kelurahan dan bagaimana hasil pengawasan dari Panwaslu terhadap kepatuhan pengumuman salinan C1 ini di tingkat desa/kelurahan.

Baca: Manfaat Puasa Menurut Ilmuwan dan Hadist Nabi & Kapan Tidak Diwajibkan Berpuasa?

Baca: Lebih Dari 300 Obor Menyala Dalam Rangka Menyambut Ramadan di Desa Parit Bugis

Baca: Bawaslu Pontianak Buka Ruang Elemen Masyarakat Dapatkan Data Salinan C1

Sementara dokumen salinan C1 yang dimiliki oleh Bawaslu melalui PTPS harusnya digunakan sebagai sumber data dalam mengawal dan mengawasi proses rekapitulasi disetiap tingkatan.

Sejak dulu memang ada kendala di lapangan ketika petugas KPPS keliru memilah dokumen apa saja yang harus dimasukkan kedalam kotak suara dan dokumen apa saja yang berada di luar kotak suara ketika mengembalikan perlengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved