Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu Datangi Bawaslu Kalbar, Desak Situng KPU Dihentikan

Sebagai sistem berbasis IT, kata dia, Situng sudah diklaim oleh penyelenggara pemilu secara otomatis bisa menangkal berbagai kesalahan sekecil apapun

Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu Datangi Bawaslu Kalbar, Desak Situng KPU Dihentikan
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu, Hermayani Putera saat menyerahkan rekomendasi ataupun laporan ke Bawaslu Kalbar, Jumat (03/05/2019) 

Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu Datangi Bawaslu Kalbar, Desak Situng KPU Dihentikan 

PONTIANAK - Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Kalbar Bersatu, Hermayani Putera mengungkapkan jika pihaknya mendorong agar proses situng KPU dihentikan.

Menurutnya, Per 1 Mei 2019, sudah berhasil diidentifikasi kesalahan entry data pada sekitar 57.000 TPS di seluruh Indonesia. artinya, kata dia, 7 persen dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia.

Di (Kalbar) sendiri, lanjutnya, Tim IT independen berhasil mengidentifikasi kesalahan entry  data pada 2.612 TPS di 14 kabupaten/kota se-Kalbar, atau sekitar 15,8 persen dari total 16.499 TPS di Kalbar.

Baca: Aliansi Masyarakat Kalbar Gelar Aksi di Jalan A Yani Pontianak

Baca: Situng KPU Pilpres 2019 Sudah 63%, Total Suara Capai 97 Juta, Prabowo Tercecer 11,5 Juta dari Jokowi

"Agregat angka kesalahan entry data di tingkat provinsi Kalbar maupun tingkat nasional yang sangat besar untuk sebuah kesalahan teknis atau human error ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi," kata Sekretaris Koppasandi Kalbar ini, Jumat (03/05/2019) saat menyampaikan laporan dan beraudiensi dengan Bawaslu Kalbar.

Sebagai sistem berbasis IT, kata dia, Situng sudah diklaim oleh penyelenggara pemilu secara otomatis bisa menangkal berbagai kesalahan sekecil apapun, karena salah satu tujuan aplikasi Situng adalah untuk meminimalkan kesalahan penghitungan suara dan memberikan kesempatan kepada publik untuk ikut mengawal dan mengawasi proses penghitungan suara. 

Namun, dengan agregat angka dan prosentase kesalahan yang sudah sangat tinggi di Kalbar dan nasional ini, pihaknya, tidak bisa lagi mentoleransi kesalahan entry data di Situng KPU

"Dapat disimpulkan, Situng KPU sudah tidak memiliki legitimasi lagi sebagai sebuah sistem berbasis IT," tuturnya.

Dalam kaitan ini, lanjutnya, KPU sebagai bagian dari penyelenggara pemilu seharusnya mampu menjaga kemurnian suara rakyat sebagai wujud pemegang kedaulatan di negara ini yang sudah menunaikan hak pilihnya. KPU seharusnya mampu menjaga posisi independen, netral dan nonpartisan dalam keseluruhan proses pemilu. 

Baca: Bawaslu Kalbar Akan Teruskan Laporan Aliansi Masyarakat Bersatu ke Bawaslu RI

Baca: Tokoh Masyarakat Serawai Apresiasi Kinerja Polisi dalam Mengamankan Pemilu 2019

"Maka dari itu, kami mendukung sepenuhnya hasil Ijtima’ Ulama III di Sentul, Bogor 1 Mei 2019. Mendesak Bawaslu RI untuk meminta KPU menghentikan entry  data hasil Pilpres 2019 di Situng KPU hingga proses perbaikan terhadap kesalahan entry data selesai dan melakukan  audit forensik atas Situng KPU untuk memastikan Sistem IT di Situng KPU akuntabel," tuturnya.

Desakan ini dilakukan, kata dia, dengan mempertimbangkan banyaknya kesalahan entry data hasil pemungutan suara Pilpres 2019 di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.  

"Mendesak Bawaslu RI membentuk tim pencari fakta independen dan melakukan investigasi mendalam dan komprehensif terhadap berbagai bentuk kecurangan yang bersifat sangat terstruktur sistematis, massif dan brutal dalam pelaksanaan Pilpres 2019, serta memberikan sanksi yang tegas sesuai undang-undang yang berlaku terhadap siapapun dan kelompok manapun yang terbukti melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019," terangnya.

Baca: Aliansi Masyarakat Kalbar Datangi Mapolda Kalbar

Baca: Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Kalbar di Mapolda Kalbar

Sebagai tindak lanjut dari poin 3 pernyataan sikap ini, pihaknya, menurut Hermayani menuntut dilakukannya penghitungan suara ulang dengan melibatkan kalangan independen yang memiliki kepakaran di bidang IT, komputer, statistik dan matematika, dan bersama KPU, Bawaslu, BPN, TKN, serta pihak terkait lainnya agar hasil penghitungan suara memiliki kredibilitas, integritas dan legitimasi politik, hukum, moral. 

"Ini bukan soal Prabowo atau Jokowi. Ini bukan masalah kalah menang, karena kalah menang dalam kontestasi pemilu adalah sebuah keniscayaan, Pilpres kali ini adalah pertaruhan masa depan demokrasi di Indonesia," tuturnya 

Ia pun mengatakan, pernyataan sikap bersama ini adalah bentuk tanggung jawab pihaknya terhadap masa depan Indonesia yang susah payah didirikan oleh para pendiri bangsa dan negara ini, masa depan anak cucu dan keturunan, dan demi tegaknya harga diri dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. (dho) 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved