KSBSI Kalbar Sampaikan 12 Tuntutan di Hari Buruh 2019

Adapun 12 tuntutnannya yaitu naiknya daya beli buruh dan masyarakat Indonesia dengan mencabut/merevisi pengupah nomor 78/2015

KSBSI Kalbar Sampaikan 12 Tuntutan di Hari Buruh 2019
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MAUDY ASRI GITA UTAMI
Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar Suherman 

KSBSI Kalbar Sampaikan 12 Tuntutan di Hari Buruh 2019

PONTIANAK - Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar Suherman, dalam peringatan hari buruh dunia yang jatuh setiap tanggal 1 Mei menyampaikan pengeluaran 12 tuntutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan terhadap buruh yang di daerah Kalbar.

Adapun 12 tuntutnannya yaitu naiknya daya beli buruh dan masyarakat Indonesia dengan mencabut/merevisi pengupah nomor 78/2015 dan tolak politik upah murah, serta pemerintah harus dapat mengendalikam harga 9 bahan pokok agar stabilitas harga barang di pasar murah dan terjamin, dihapusnya sistem outsorcing untuk semua jenis pekerjaan, angkat para buruh outsorcing baik swasta dan BUMN menjadi buruh/ pekerja tetap. 

Kemudian revisi UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI serta Sahkan RUU PRT dan revisi UU PPTKILN. Meningkatkan kualitas dan pelayanan jamiaan kesehatan, dengan meningkatkan dana kesehatan dari APBN, Revisi sistem tarif INA CBS’S, perbaiki pelayanan dan fasilitas kesehatan BPJ kesehatan.

Baca: Gudang Logistik KPU Jadi Sasaran Patroli Sabhara Polres Landak

Baca: Komisi Informasi Provinsi Kalbar Gelar Sosialisasi Keterbukaan Publik ke Mahasiswa Fisip

Baca: Ustadz Adi Hidayat Tanggapi Soal Sepatu Adi Somad, UAH: Balas Keburukan dengan Kebaikan

Stop union busting ( pemberangusan serikat buruh) kriminalisask para aktivis dan rakyat cabut kebuakan kawasa. industri di jadikan objek vital serta stop PHK sepihak dan PHK massal. Menyediakan perumahan murah dan transportasi bagi buruh/pekerja, berlakukan UU Tabungan perumahan rakyat (TAPERA) dengan catatan tingkatkan kontribusk iuran dari pengusaha dan subsidi pemerintah serta melibatkan serikat buruh/ pekerja dalam pengawasannya secara tripatit.

Revisi kebuakan jaminan pensiun dengan merevisi besaran iuean jaminan pensiun hanya 3 persen dan tingkatkan besaran manfaat jaminan  pensiun yang di terima mencapi 70 persen dari gaji ketika buruh/ pekerja pensiun. Revisi surat edaran mahkamah agung yang bertentangan dengan UU nomor 13 tahun 2003.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan jaminan sosis BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja/buruh termasuk honor daerah dan guru-guru honorer. Pemerintah daerah diminta memberikan bantuan PBI kepada buruh/pekerja rentan untuk di ikutkan dalam program BPJS kerenagakerjaan dan kesehatan.

Menempatkan pegawai teknos ketenagakerjaan sesuai bidang keahliannya di bidang ketenagakerjaan diseluruh Kabupaten/ kota di Kalbar, dan didik pengawas/penyidik serta mediator secara proposional di setiap kabupaten/kota di Kalbar harus sudah memiliki mediator untuk menangani kasus dan permasalahan  ketenagakerjaan di Kalbar.

Dalam menghadapi era masyarakat ekonomi asean dan digitalisasi serta revolusi industri 4.0, pemerintah harus mempersiapkan keterampilan bagi buruh/ pekerja skill yang memiliki sertifikasi kompetensi keahlian di Kalbar dalam rangka menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing yang sekarang sudah mulai masuk dan bekerja di pesusahaan-perusahaan di Kalbar. 

 Dan berdayakan buruh atau tenaga kerja lokal dalam menduduki posisi penting di perusahaan berikan keterampilan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya kepada buruh/pekerja lokal oleh pihak perusahaan dan pemerintah daerah. (Mia Monica)

Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved