Peringati Hari Buruh, Front Perjuangan Rakyat Turun ke Jalan Suarakan 10 Tuntutan

Puluhan anggota Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat turun kejalan untuk menyuarakan nasib buruh

Peringati Hari Buruh, Front Perjuangan Rakyat Turun ke Jalan Suarakan 10 Tuntutan
TRIBUNPONTIANAK/ferryanto
Suasana Aksi FPR (Front Perjuangan rakyat) di Bundaran Digulis jalan Ayani, dalam peringatan hari buruh. Rabu (1/5/2019). 

Peringati Hari Buruh, Front Perjuangan Rakyat Turun ke Jalan Suarakan 10 Tuntutan

PONTIANAK - Puluhan anggota Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat turun kejalan untuk menyuarakan nasib buruh dalam rangka peringatan hari buruh internasional. Rabu (1/5/2018).

Koordinator aksi Andreas Fredi Ardianto menyerukan, ada 10 tuntutan pihaknya kepada Pemerintah.

Pertama pihaknya mendesak pemerintah agar menaikan upah buruh dan mencabut PP Nomor 78 tentang pengupahan 2015 karena telah menyengsarakan kehidupan kaum buruh dibawah upah yang sangat rendah.

Kedua, ia menuntut untuk Reforma Agraria Sejati dan menolak RA- PS Jokowi - JK, yang hanya memperkuat kedudukan monopoli atas tanah dan mengilusi rakyat bahwa RA-PS Jokowi JK hanya upaya peredaman perjuangan rakyat yang sejati menuntut keadilan agraria.

Baca: Jokowi Menang di Kecamatan Bika, Kapuas Hulu, Selisih Ribuan Suara

Baca: Tekan Inflasi, Sutarmidji Nilai Kubu Raya Memerlukan Pasar Induk

Baca: Rekapitulasi Surat Suara Berlangsung, KPU: Harus Selesai Sampai 3 Hari

Ketiga, hentikan kekerasan, kriminalisasi, intimidasi, dan teror terhadap rakyat yang berjuang atau hak - hal demokratisnya.

Empat, bangun industri nasional sebagai salah satu syarat kedaulatan dan kemakmuran rakyat.

Kelima, cabut UUPPNI dan berikan perlindungan sejati bagi buruh migrant.

Keenam, akui, hormati dan Lindungi masyarakat adat serta hak komunal atas tanah Ulayat adat.

Ketujuh, Stop keterlibatan TNI Polri dalam masalah yang di hadapi kaum tani dan klas buruh.

Kedepalan, hentikan monopoli output input pertanian dan berikan jaminan perlindungan harga karet bagi kaum tani, pemerintah harus membuat kebijakan khusus mengenai harga komoditi karet bagi kaum tani.

Sembilan, turunkan harga kebutuhan pokok rakyat dan berikan Subsidi Sosial bagi rakyat.

Terakhir, kesepuluh mendesak pemerintah agar memberikan jaminan keselamatan bagi buruh harian lepas di sektor perkebunan dan menuntut agar memberikan jaminan upah yang layak.

Penulis: Ferryanto
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved