Jaminan Sosial Pekerja, Disnaker Sebut Itu Haknya Pekerja

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ketapang, Dersi mengatakan jaminan sosial para pekerja melalui BPJS merupakan hak pekerja.

Jaminan Sosial Pekerja, Disnaker Sebut Itu Haknya Pekerja
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kepala Disnaker Kabupaten Ketapang, Dersi. 

Jaminan Sosial Pekerja, Disnaker Sebut Itu Haknya Pekerja

KETAPANG - Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ketapang, Dersi mengatakan jaminan sosial para pekerja melalui BPJS merupakan hak pekerja.

Dirinya mengakui, jika pihaknya berupaya membantu agar pihak terkait dapat menyelenggarakan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan berjalan dengan lancar.

"Itu wajar saja pekerja menuntut, kita hanya membantu saja tugas BPJS dan itu tufoksi nya BPJS. Saya melihat mereka sangat intensif melaksanakanya," terang Dersi saat dikonfirmasi, Rabu (01/05).

Dersi melanjutkan, mengenai ada yang belum mendaftar, menurut Dersi tentu perlu diperdalam lagi kendalanya.

Baca: Bawaslu Singkawang Masih Lakukan Pengawasan Pemilu

Baca: Dewan Minta Perusahaan Adil dan Pemda Tegas Tindak yang Nakal

Baca: Berikut Tuntutan Yang Disampaikan Para Buruh di Depan Gedung DPRD Ketapang

"Karena stakeholder terkait hal tersebut banyak, antara lain seperti Perusahaan atau pemberi kerja, pekerja itu sendiri, BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Disdukcapil dan Pemerintahan Desa terkait NIK dan KTP," terangnya.

Dan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) dikatakan Dersi, bahwa pihaknya setiap tahun membantu untuk mensosialisasikan edaran dari kementerian tenaga kerja.

"Menaker terkait hal ini, maksimal H-7 sudah dibayar, serta teknis lain sesuai aturan dan edaran menteri. Terkait sanksi dalam aturan sudah jelas tinggal baca aturan saja," pungkasnya.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved