Dir Polair Polda Kalbar: Menteri KPP Sampaikan Bahwa 'Tenggelamkan' Itu Perintah UU

Susi Pudjiastuti melaksanakan kunjungan kerja ke Pontianak dalam rangka peninjauan barang bukti KIA hasil tangkapan Unsur maritim Kalbar

Dir Polair Polda Kalbar: Menteri KPP Sampaikan Bahwa 'Tenggelamkan' Itu Perintah UU
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Menteri KKP RI Susi Pudjiastuti saat tiba di bandara internasional supadio Pontianak 

Dir Polair Polda Kalbar: Menteri KPP Sampaikan Bahwa 'Tenggelamkan' Itu Perintah UU

PONTIANAK - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melaksanakan kunjungan kerja ke Pontianak dalam rangka peninjauan barang bukti KIA hasil tangkapan Unsur maritim Kalbar dan dilanjutkan pertemuan dengan stake holder di kantor Stasiun PSDKP Pontianak.

Mewakili Kapolda Kalbar, Direktur Polair Polda Kalbar Kombes Pol Alex Fauzi menghadiri beberapa rangkaian kegiatan Menteri KKP tersebut, Selasa (29/4). Ia menyampaikan beberapa point dari hasil pertemuan dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Baca: Kalbar 24 Jam - Oknum PNS Cabul, Pembubaran Hari Tari Sedunia, hingga Menteri Susi ke Pontianak

Baca: Kegiatan Menteri Susi di Kalbar, Tertutup Dari Media Massa

“Pertama ibu Susi Pudjiastuti melakukan peninjauan barang bukti KIA, ada sebanyak 26 KIA yang akan ditenggelamkan. 23 ada di Pontianak dan 3 di Pemangkat” ujarnya.

Alex Fauzi menerangkan, bahwa Menteri KPP meminta para penegak hukum baik yang dilaut maupun yang didarat wajib saling bahu-membahu untuk memastikan bahwa amanat UU dapat terlaksana dengan baik dan seluruh stake holder untuk saling tetap solid melakukan penegakkan hukum dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang mana tujuannya untuk masa depan anak cucu kita semua.

“Intinya Ibu Susi menegaskan Kapal pelaku illegal fishing sudah sepantasnya ditenggelamkan, tidak boleh disita negara untuk kemudian dilelang karena kapal bukti kejahatan tidak boleh dioperasikan kembali. Penenggelaman kapal efektif memberikan deterrent effect (efek jera) kepada para pelaku illegal fishing, itu memang sudah perintah UU Nomor 45 Tahun 2009”, tukasnya. 

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved