Bawaslu Kalbar Soroti Potensi Pengelembungan Suara Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan

Bawaslu Provinsi ingin memastikan agar pengawas bersikap independen dan mandiri tidak boleh terjebak pada kesepakatan forum.

Bawaslu Kalbar Soroti Potensi Pengelembungan Suara Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza 

Rekap Tingkat Kecamatan, Bawaslu Soroti Potensi Pengelembungan Suara

PONTIANAK - Kordiv PHL Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengungkapkan jika pihaknya mengeluarkan surat edaran intruksi pengawasan.

Dalam surat tersebut, diterangkan Faisal jika Bawaslu Provinsi meminta Bawaslu Kabupaten Kota memastikan Panwascam untuk mengidentifikasi DA2 yakni form keberatan proses rekapitulasi di Kecamatan.

Menjadi penting, kata dia, untuk kemudian menjadi bekal pada saat pleno di KPU Kabupaten Kota.

Selain itu, lanjut Faisal, Bawaslu Provinsi ingin memastikan agar pengawas bersikap independen dan mandiri tidak boleh terjebak pada kesepakatan forum. 

Misalnya, kata dia, saksi mengatakan tidak ada masalah, tapi tetap harus menyuarakan kalau ada pelanggaran prosedur.

Baca: Bawaslu Kalbar Pastikan PSU di TPS 07 Pontianak Sudah Sesuai Mekanisme

Baca: Kapolda Kalbar Tinjau PSU TPS 04 Desa Maju Karya Parindu, Bawaslu Kalbar Turut Serta

"Jadi proses rekapitulasi di Kecamatan kita pastikan juga kepada teman jajaran Panwascam mengidentifikasi DA2 dan memenuhi mekanisme prosedur, apabila ada ketidaksesuaian C1 salinan yang dibacakan dalam PPK pada pleno maka dia harus membuka C1 Plano, karena C1 Plano didalam kotak. Jika C1 Plano juga dianggap bermasalah mungkin karen dicoret dan sebagainya ada perubahan, maka Panwascam bisa merokemendasikan Penghitungan Suara Ulang," ungkapnya, Senin (29/04/2019).

Dikatakannya pula, jika Bawaslu telah mendalami potensi adanya pelanggaran dan pengelembungan suara.

"Jadi sejauh ini kita masih melihat dan kita memang sedang mendalami dugaan-dugaan keterlibatan dugaan khususnya ada perubahan jumlah suara, ini ancamannya pidana, jadi kita sudah mendeteksi beberapa yang kita duga terjadi manipulasi suara, pengelembungan suara. Tapi, itu semua terjadi dipileg, bukan di Pilpres," ujarnya.

"Misalnya, ketika dituangkan penghitungan 194, dibuat menjadi 149, tiba-tiba ada partisipasi pemilihnya 100 persen sementara C1nya beda. Ini yang sedang kita selidiki, kenapa dalam proses rekapitulasi tidak sama dengan yang dimiliki C1 hologram atau scan," jelas Faisal.

Baca: Rekapitulasi Suara Tingkat PPK di Sintang, Rata-rata Petugas Bekerja Hingga Larut Malam

Baca: Bawaslu Kalbar Tangani 8 Kasus Pidana Money Politik di Pemilu 2019, Sekadau Terbanyak

Bawaslu, kata dia, ingin memastikan prosesnya, tapi kalau terjadi prosedur dilalui surat suara dihitung kembali demikian hasilnya, maka peserta pemilu boleh mengajukan itu ke sengketa hasil di MK.

Ia mengatakan, masyarakat pun sudah ada yang melapor khusus secara formil ke Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, serta menyampaikan informasi awal.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan jika Bawaslu melihat potensi tidak selesainya rekap tingkat Kecamatan diwaktu yang telah ditentukan seperti di Sungai Raya ada 726 TPS, yang batas maksimalnya 17 hari dari hari pemungutan suara, rekapnya sampai tanggal 4 Mei.

"Kalau tidak selesai maka mekanismenya akan ditarik ke KPU Kabupaten yang akan mentake over prosed rekapitulasi sesuai mekanisme dan regulasi," pungkasnya. (dho)
 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved