Penyerahaan LPPDK, Umi: Keterbukaan Peserta Pemilu

Ketua Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagai bentuk keterbukaan

Penyerahaan LPPDK, Umi: Keterbukaan Peserta Pemilu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HAMDAN DARSANI
Presidium JaDI Kalbar Umi Rifdiyawati 

Penyerahaan LPPDK, Umi: Keterbukaan Peserta Pemilu

PONTIANAK - Ketua Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagai bentuk keterbukaan peserta pemilu pada publik.

Seperti yang diketahui, untuk penyerahan LPPDK di Pemilu 2019 di mulai 26 April-2 Mei 2019. Dan konsekuensi dari tidak menyerahkan LPPDK ialah tidak ditetapkan sebagai calon terpilih nantinya.

Berikut analisa Umi.

LPPDK harus dimaknai sebagai upaya keterbukaan dari peserta Pemilu terhadap dana kampanye yang telah diterima dan digunakan selama masa kampanye. 

Untuk itu masyarakat juga berhak untuk mengetahui sumber sumber dana dan penggunaan dana kampanye dari peserta pemilu. 

Untuk itu peserta pemilu dituntut untuk menyampaikan laporan secara jujur apa adanya dan tidak asal asalan untuk sekedar memenuhi kewajiban pelaporan semata. Dan KPU diharapkan mengumumkan LPPDK peserta pemilu. 

Baca: Proses Pemilu Berjalan Lancar, Bawaslu Tetap Awasi

Baca: ASITA Gelar Rakerda Dukung Pemerintah Kembangkan Wisata Kalbar

Baca: Profesional Dalam Bertugas Jadi Harapan Besar Yayasan Damkar Budi Pekerti

Memang ada perbedaan dengan Pilkada yang penyerahan LPPDK nya setelah masa kampanye jika tidak mematuhi waktu maka peserta pemilihan dibatalkan kepesertaannya, dalam pemilu kali ini penyerahan LPPDK diserahkan paling lambat 15 hari setelah hari pemungutan suara dan sanksinya apabila tidak patuh tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, konsekuensinya perolehan suara parpol sudah diketahui karena rekap PPK sedang berlangsung, bisa saja parpol yang merasa tdk berpeluang memiliki kursi menjadi bermalas-malasan untuk  menyampaikan LPPDK.

Untuk itu kami menghimbau semua peserta pemilu untuk patuh pada aturan tentang kewajiban penyerahan LPPDK ini. 

Memang out put dari audit pemeriksaan dana kampanye saat ini sebatas kepatuhan bukan investigatif artinya sepanjang peserta pemilu patuh pada batas batas penerimaan, pengeluaran dan jadwal penyerahan dana kampanye tersebut maka peserta pemilu tersebut sudah dinyatakan patuh.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved