Perusahaan Beli Kendaraan Tanpa Registrasi Adalah Ilegal

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I, Markus Dalon menyebutkan pihaknya sudah melakukan tindakan persuasif

Perusahaan Beli Kendaraan Tanpa Registrasi Adalah Ilegal
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Uji emisi kendaraan bermotor di Jalan Rahadi Usman (depan Alun-alun Kapuas) Pontianak, Selasa (23/4/2019) pagi. Uji emisi merupakan bagian dari program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) untuk mengetahui kualitas udara atau gas buang kendaraan. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi dinyatakan tidak layak jalan. Emisi gas buang kendaraan yang melebihi ambang batas yang ditentukan akan membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. 

Perusahaan Beli Kendaraan Tanpa Registrasi Adalah Ilegal

PONTIANAK - Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I, Markus Dalon menyebutkan pihaknya sudah melakukan tindakan persuasif dengan mengirimkam surat peringatan pada perusahaan yang menunggak pajak.

"Pertama bahwa proses penagihan pajak pada perusahaan sudah dilakukan melalui surat tertulis Banyak perusahan yang ditagih ada yang konfirmasi dengan membalas surat bahwa kendaraan yang ada sudah dijual dan alat berat itu pindah lokasi ke provinsi lain," ucap Markus Dalon saat menjelaskan pada Korsupgah KPK dan para penunggak pajak yang hadir di Kantor BPKPD, Jumat (26/4/2019).

Atas informasi seperti itu, Markus Dalon meminta penguatan secara dokumen. Ketika sudah rusak berat maka perusahaan harus membuat surat pernyataan bahwa rusak berat dan dilengkapi poto fisik kendaraan dan ada pernyataan diatas materai.

Kemudian kalau ditemukan bahwa kendaraan masih beroperasi maka akan ditindak dengan hukuman yang berat.

Baca: Perbaikan Jaringan Listrik, Ini Wilayah Yang Akan Mengalami Pemadaman

Baca: Film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’ Tuai Penolakan, Dua Kepala Daerah di Kalbar Sampai Keluarkan Edaran

Baca: FOTO: Olivia Bella Staff Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

"Kami ketika mempunyai tenaga yang cukup, akan langsung kelokasi mengeceknya. Kemudian apabila telah dijual, maka kami minta siapa pembelinya dan alamatnya dimana sehingga ada bukti dokumentasi jual beli," tehas Markus Dalon.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa pemilik, pertama mempunyai hak mengajukan pemblokiran di Samsat. Sehingga pembeli saat mau membayar pajak akan langsung balik nama.

Terhadap yang pindah lokasi antar daerah harus ada proses dan alat berat karena tidak melalui samsat ia minta bukti pengiriman barangnya.

"Perusahaan ini sudah diberikan surat peringatan susulan kedua, tapi tidak ada yang membayar juga dan tidak ada ittikad baik.
Bahkan ada perusahaan yang membeli puluhan kendaraan truk tanpa registrasi, itu samajuga dengan ilegal," tambahnya.

Pada pertemuan ini, Markus Dalon meminta semua pihak perusahaan untuk taat akan aturan membayar pajak.

Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved