KPK Bantu Optimalkan Aset Daerah, Ingatkan Pencegahan atau Penindakan

Basaria Panjaitan menjelaskan kedekatan ke daerah itu dalam berusaha membantu kepela daerah e Kalbar dalam rangka optimalisasi pendapatan dan penertib

KPK Bantu Optimalkan Aset Daerah, Ingatkan Pencegahan atau Penindakan
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
(Dari kiri ke kanan) Kapolda Kalbar, Irjen Didi Haryono, Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan dan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat (Kalbar) Dengan Bank Kalbar dan Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah, di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (25/4/2019). 

KPK Bantu Optimalkan Aset Daerah, Ingatkan Pencegahan atau Penindakan

PONTIANAK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menugaskan tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) untuk melakukan upaya perbaikan dan pencegahan korupsi di Provinsi Kalimantan Barat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Bansaria Panjaitan usai menyaksikan penandatanganan kerjasama 12 kepala daerah tingkat II se Kalbar dengan Bank Kalbar dan Badan Pertanahan Provinsi Kalbar dalam rangka optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah.

Kesepakatan tersebut juga disaksikan langsung Gubernur Kalbar Sutarmidji di Balai Petitih Kalbar, Kamis (25/4/2019).

Untuk itu Bansaria mengingatkan para kepala daerah dan seluruh Aparur Sipil Negara (ASN) bahwa saat ini Tim KPK sudah semakin dekat dengan daerah dan memantau apa yang dilakukan setiap kepala daerah.

Baca: FOTO: Basaria Panjaitan Berkunjung ke Kantor Tribun Pontianak

Baca: KPK Punya 8 Area Pencegahan Korupsi, Satu Diantaranya Adalah Ini

Basaria Panjaitan menjelaskan kedekatan ke daerah itu dalam berusaha membantu kepela daerah seperti gubernur, Bupati/Walikota se Kalbar dalam rangka optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah.

Menurut dia harusnya potensi pendapatan daerah bisa dua kali hingga tiga kali lebih besar dibandingkan yang ada saat ini.

"Menejemen aset itu harus di kelola dengan baik, supaya kekayaan yang dimiliki daerah benar-benar diketahui oleh kepala daerah," ujarnya.

Kemungkinan, kata dia, aset tersebut dipakai pihak tertentu atau pihak ketiga. Akan tetapi pemasukan tidak masuk ke dalam kas daerah.

Oleh karena itu perlu dilakukan pendataan atau juga ada potensi pemasukan yang bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk mendapatkan pemasukan dari tempat tertentu.

Halaman
1234
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved