Bupati Landak Siap Bekerjasama dengan Korsupgah KPK Amankan Aset Daerah

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut di Kantor Gubernur Kalbar tersebut, dalam rangka optimalisasi percepatan dan penertiban aset daerah.

Bupati Landak Siap Bekerjasama dengan Korsupgah KPK Amankan Aset Daerah
ISTIMEWA
Penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama pemerintah daerah se Kalimantan Barat dengan Bank Kalbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada Kamis (25/4/2019) 

Bupati Landak Siap Bekerjasama dengan Korsupgah KPK Amankan Aset Daerah

LANDAK - Penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama pemerintah daerah se Kalimantan Barat dengan Bank Kalbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada Kamis (25/4/2019).

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut di Kantor Gubernur Kalbar tersebut, dalam rangka optimalisasi percepatan dan penertiban aset daerah.

Hadiri dalam kesempatan itu pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan, Gubernur Kalimantan Barat, Kepala BPN Kalimantan Barat, Direktur Utama Bank Kalbar, Forkopimda Kalimantan Barat, Walikota dan Bupati Se Kalimantan Barat, Kepala BPN Se Kalimantan Barat, dan Ketua DPRD Se Kalimanta Barat.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan, pihaknya siap untuk berkerjasama dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) di Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Landak yang bersih, transparan dan akuntable.

Baca: Kapolres Landak Tinjau Langsung PSL 2 TPS di Desa Caokng

Baca: Bupati Karolin Lepas Pawai Peserta Naik Dango ke XXXIV di Landak, Ini Pesannya

"Kami selalu ingin menciptakan Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai informasi, termasuk pemasukan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu dengan adanya Kosupgah KPK ini diharapkan adanya koordinasi yang baik dalam upaya pencegahan korupsi khususnya di Landak," ucap Karolin.

Dengan perkembangan zaman saat ini begitu maju dan modern, mengharuskan kepala daerah juga melakukan inovasi dalam roda pemerintahan dengan melakukan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

"Kedepan kita akan membuat sistem online agar masyarakat bisa mengaksesnya. Kita akan mewujudkan
transparansi anggaran dan masyarakat bisa ikut mengawasinya," ungkap Karolin.

Baca: Bupati Karolin Minta Puskesmas Buka Posko Pelayanan di Setiap Kantor Kecamatan

Baca: Selenggarakan Pemerintahan Transparan, Karolin Siap Koordinasi dengan Korsubgah KPK RI

Ditempat yang sama, pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Kalimantan Barat untuk bisa berkoordinasi dengan tim Korsubgah yang telah dibentuk KPK untuk mewujudkan tata kelola pemeirntahan yang transparan dan akuntable.

"Kami meminta agar daerah memperhatikan aset-aset yang dimilikinya. Dengan begitu tidak ada aset yang hilang tanpa kejelasan. Saya minta pak Gubernur beserta kepala daerah yang ada di Kalbar untuk bisa meningkatkan koordinasi dengan tim Korsopgah yang ada di provinsi ini," Jelas Basaria. (*/alf)

Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved