Waduh, Gubernur Sutarmidji Ungkap Banyak Perusahaan Tak Mau Bayar Pajak Kendaraan, Mengadu ke KPK

"Berapa banyak daerah yang dirugikan. Padahal jalan rusak berapa banyak kerugian kita," tegas Midji.

Waduh, Gubernur Sutarmidji Ungkap Banyak Perusahaan Tak  Mau Bayar Pajak Kendaraan, Mengadu ke KPK
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Anesh Viduka
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan arahannya saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXIII provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 di kantor BPSDM provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (12/3/2019). Diklat Kepemimpinan ini diikuti 40 peserta dan berlangsung sejak 12 Maret sampai 5 Juli 2019. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

Waduh, Gubernur Sutarmidji Ungkap Banyak Perusahaan Tak Mau Bayar Pajak Kendaraan, Mengadu ke KPK

PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengadu pada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan tentang banyaknya perusahaan di Kalbar yang tidak mau membayar pajak kendaraan.

"Ada beberapa perusaahaan besar yang memiliki seribuan truk tapi tidak pernah membayar pajak," ucap Midji saat memberikan sambutan.

Sambutan tersebut disampaikannya saat acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah se Kalimantan Barat dengan Bank Kalbar dan Badan Pertahan Provinsi Kalbar Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah.

Baca: Pajak Kendaraan Bermotor Singkawang Capai Rp 63,362 Miliar

Baca: Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Pontianak Rp 140 Miliar Lebih, Ini Upaya UPT PPD

Kegiatan yang diikuti oleh para kepala daerah kabupaten kota se Kalbar ini dilangsungkan di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (25/4/2019).

"Berapa banyak daerah yang dirugikan. Padahal jalan rusak berapa banyak kerugian kita," tegas Midji.

Baca: Bestari Barus: Janji PKS Hilangkan Pajak Kendaraan Bermotor Ngawur

Kemudian disebutnya Kalbar adalah penghasil CPO terbsesar kedua di Indonesia tapi tidak ada satu rupiahpun masuk di APBD Kalbar.

"Padahal ratusan miliar pertahunnya kita gelontorkan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Nah perusahaan tidak mau membayar pajak kendaraan mereka jalan menjadi rusak," tegasnya. (Syahroni)
 

Penulis: Syahroni
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved