Sutarmidji Ungkap Masalah Perkebunan, Pertambangan Hingga Pembelian Aset Atas Nama Pribadi

"Namun yang paling penting saya ingin sampaikan, bagaimana kita menggunakan aset untuk peningkatan PAD," ujar Midji

Sutarmidji Ungkap Masalah Perkebunan, Pertambangan Hingga Pembelian Aset Atas Nama Pribadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Anesh Viduka
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan arahannya saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXIII provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 di kantor BPSDM provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (12/3/2019). Diklat Kepemimpinan ini diikuti 40 peserta dan berlangsung sejak 12 Maret sampai 5 Juli 2019. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

Sutarmidji Ungkap Masalah Perkebunan, Pertambangan Hingga Pembelian Aset Atas Nama Pribadi 

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutamidji menilai kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah se Kalimantan Barat dengan Bank Kalbar dan Badan Pertahan Provinsi Kalbar Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah adalah dua hal yang sangat penting dalam hal meningkatkan tata kelola pemerintahan khususnya berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan transparansi pemanfaatan keuangan daerah.

Midji menjelaskan perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan Bank Kalbar untuk lebih mudah dalam penggunaan dan pendataan keungan.

"Namun yang paling penting saya ingin sampaikan, bagaimana kita menggunakan aset untuk peningkatan PAD," ujar Midji saat diwawancarai, Kamis (25/4/2019).

Selama ini ia melihat aset yang ada tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD. Oleh sebab itu, sekitar 27 perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) belum diprosesnya.

"Kenapa tidak saya proses, karena itu sangat merugikan pemerintah. Saya ambil contoh, ada aset nilainya Rp4 miliar dan retribusi HGB nya Rp28 juta untuk 20 tahun. Bahkan ada yang 30 tahun," ujarnya.

Baca: Wabup Pamero Ingatkan OPD Fokus Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Baca: Studio Bangunan Siapkan Ribuan Warna untuk Bangunan Anda, Cat Mowilex Jagonya

Lanjut disampaikannya aset Rp4 miliar diagunkannya dengan bank dan tidak dibayarkan sama sekali pinjamannya dan lari saja tidak bisa disalahkan dari sisi hukum pidana.

Midji langsung meminta bagian aset untuk meningkatkan retribusi sampai 20 kali lipat dari bahkan itu dinilainya masih kecil.

Pada kesempatan itu, Midji juga mengadu pada KPK bahwa saat dirinya jadi Wali Kota Pontianak ada ribuan transaksi yang dikelabui oleh oknum staf di notaris.

"Hampir semua transaksi jual beli tanah tidak sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya. Selalu menggunakan NJOP dan NJOP itu selalu delapan kali lebih mahal dibangdingkan harga ril sebenarnya. Sehingga yang harus dialkukan Pemda untuk meningkatkan BPHTB adalah mendekatkan NJOP harga pasar," tambahnya.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved