Ria Borsan Minta Bupati dan Walikota Pedomani Perpu dalam Penataan Perangkat Daerah

Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan agar dijadikan pedoman dalam menata perangkat daerah

Ria Borsan Minta Bupati dan Walikota Pedomani Perpu dalam Penataan Perangkat Daerah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ HAMDAN
Wagub Kalbar membuka Rakornis Bidang Organisasi se Kalbar di Kota Singkawang, Rabu (24/7/2019) kemarin. 

Ria Borsan Minta Bupati dan Walikota Pedomani Perpu dalam Penataan Perangkat Daerah

PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan meminta kepada para Bupati/Wali Kota se Kalbar agar dalam penataan Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan (Perpu).

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang dijadikan pedoman dalam menata perangkat daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum dianggap selesai pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah

Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Sqerta dilantiknya pejabat untuk mengisi susunan organisasi yang ditetapkan.

Baca: Ahmad Dhani Kemungkinan jadi Anggota DPR dari Dapil Jawa Timur I

Baca: Bawaslu Sanggau Sebut PSU di Tiga TPS Berlangsung Aman dan Lancar

Namun penataan perangkat daerah terus berlanjut dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang dibentuk sehingga akan menghasilkan organisasi yang tidak hanya tepat fungsi, tetapi juga tetap ukuran (right sizing) sesui
agenda reformasi birokrasi.

Norsan menjelaskan menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Badan.

"Selanjutnya telah ditetapkan juga Permendagri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah. Pemprov dan Kabupaten/Kota yang berbatasan Negara dapat membentuk Badan Pengelola Perbatasan di Daerah berdasarkan tipelogi yang diatur dalam Permendagri tersebut. Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan agar dijadikan  pedoman dalam menata perangkat daerah," ujar Ria Norsan saat membuka Rakornis Bidang Organisasi se Kalbar di Kota Singkawang. Rabu (24/7/2019) kemarin

Baca: Sutarmidji Tunda Proses 27 Perpanjangan Hak Guna Bangunan sebelum Ada Penyesuaian Tarif

Berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemprov maupun Kabupaten/Kota berdasarkan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB terhadap 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, dengan nilai tertinggi dalam bentuk Indeks Pelayanan Publik (IPP) diraih oleh Kota Pontianak dengan nilal IPP 3,7 (kategor B/Baik) dan Kabupaten Sanggau dengan dengan nilai IPP 3,5 (Kategori B/Baik dengan Catatan).

Sedangkan untuk IPP dengan nilai 2,07 merupakan nilai terendah yaitu Kabupaten Bengkayang. Sementara itu, Pemprov Kalbar meraih nilai IPP 3.04 (Kategori B/Baik dengan catatatan), sehingga nilai rata-rata IPP untuk Provinsi Kalbar termasuk Kabupaten/Kota adalah 2,97 (kategori C/ Cukup).

Untuk Perangkat Daerah yang memperoleh nilai IPP tertinggi yaitu RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang dengan nilai 3,99 (kategori B/ Baik), PTSP Kota Pontianak dengan nilai 3,85(kategori B/ Baik), dan Dinas Kependudukadan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau dengan nilai 3,59 (kategori B/Baik). 

Baca: FOTO: Pencoblosan Ulang di TPS 07 Pontianak

Selain itu, masih kata Mantan Bupati Mempawah, berdasarkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI pada Tahun 2018, produk Pelayanan administrasi di Pemprov Kalbar memperoleh nilai 66,61 dan masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved