Mahfud MD Jawab Tudingan Kecurangan Pilpres 2019 Terstruktur, Sistematis dan Masif

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menjawab tudingan kecurangan di Pilpres 2019 dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Mahfud MD mengatakan, dirinya sudah melihat langsung proses entry data di KPU. 

Menurutnya, memang benar adanya kesalahan dalam entry data. Bahkan pada Rabu (24/5/2019) sampai jam 17.15 WIB, ada 101 kesalahan entry data.

"TPS yang sudah dientry datanya, mencapai 241366 TPS dengan kesalahan, 101," katanya dilansir dari channel Youtube Kompas TV.

"Kesalahan ini, 24 di antaranya laporan masyarakat. Selebihnya ditemukan KPU sendiri," lanjut Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, dari situ, kekeliruan itu berarti hanya ada 0,0004 persen.

"Berarti ada satu di dalam 2500 TPS. Dari situ menjadi sangat tidak mungkin kalau mau ada rekayasa terstruktur," tegasnya. 

Mahfud mengatakan, kalau memang terstruktur mestinya berpersen-persen.

Hahaha, ente Dik. 2 thn lalu, saat RUU Pemilu sedang dibahas Sy sdh nulis di KOMPAS dgn terang benderang bhw sy tak setuju threshold 20%. Sy jg nulis itu utk makalah di Fraksi Golkar. Sy setujunya 3,5% (parpol yg sdh punya kursi di DPR). Baca2 dulu, ya, Dik. Pasti ente yg tremor https://t.co/0HC1mxA7jn

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) 25 April 2019

"Tidak mungkin ada kesengajaan. Dan semuanya bisa melihat di situngnya KPU. Semua bisa ngecek," katanya.

Mahfud MD melanjutkan, kalau masih ada keraguan, nantinya ada forum hukum. Baik melalui pleno 22 Mei maupun Mahkamah Konstitusi.

"Satu hukum dalam arti penerapan peraturan. Nanti akan dibuktikan oleh KPU tanggal 22 Mei. Ini lho penerapannya. Silakan adu data semuanya itu ada nanti," katanya.

Kalau itupun masih tidak percaya ada forum hukum dalam arti sengketa.

"Nanti masih ada Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

"Jadi semuanya masyarakat supaya tenang dan tentu harus mengawasi," imbau Mahfud MD.

Dirinya menegaskaan, kita tidak menganggap kesalahan satu per 2500 itu harus dibenarkan.

Baca: Hasil Situng KPU Pilpres 2019 Terbaru pemilu2019.kpu.go.id, Suara Masuk 32%: Jokowi 55%, Prabowo 44%

"Tidak. Tetapi harus dipahami dan itu masih bisa diselesaikan di dalam adu data tanggal 22 Mei nanti. Jadi akan ada forum hukum, jadi jangan bertindak sendiri-sendiri," katanya.

"Jangan terus-terus mengembangkan hoak yang seakan-akan di sini ada rekayasa," tegasnya.

Kemudian yang menarik, kata Mahfud MD, kesalahan itu, bukan hanya terjadi dan bukan hanya memenangkan satu paslon.

Dua paslon itu sama-sama mendapatkan keuntungan. Sama-sama mendapatkan kerugian dari beberapa kesalahan entry data itu.

"Jadi tidak mungkin itu terstruktur. Ini sama dan di KPU ada datanya, mana yang menguntungkan paslon 01, mana yang menguntungkan paslon 02. Mana yang merugikan, mana yang menguntungkan itu ada datanya," katanya.

"Sehingga tidak mungkin itu terstruktur. Tapi kalau tidak percaya juga nantikan ada forum hukum yang menyelesaikan," lanjutnya. 

Kemudian tidak mungkin juga akan ada pemalsuan yang bisa lolos. Karena form C1 itu banyak.

"Paslon punya, KPU punya, Panwas punya, TPS punya. Kalau ada satu yang palsu, pasti akan ketahuan," tegasnya.

"Di situ aja caranya nanti. Jadi jangan ribut seakan-akan KPU itu sudah melakukan rekayasa terstruktur, sistematis dan masif," katanya.

"Tenang-tenang saja semuanya. Ikuti, kalau ada kesalahan langsung disampaikan," lanjutnya. 

Mahfud MD menegaskan, semua server untuk pengolahan data, untuk entry data itu ada di sini.

"Bohong itu kalau bilang ada di Singapura. Ada di sini. Dan orangnya orang Indonesia semua. Tidak ada bule, tidak ada orang asingnya yang mengerjakan, saya tadi melihat," tegasnya.

Oleh sebab itu masyarakat harus tenang, jangan sampai KPU ini, Pemilu ini dirusak oleh berita-berita hoaks. 

"Nanti semuakan tinggal adu data. Kalau perlu mereka yang punya data pembanding buat aja sendiri. Itu akan ketahuan juga palsu atau tidak, karena sumbernya sama," pungkas Mahfud MD.

Simak penjelasan Mahfud MD selengkapnya di video berikut:

Kecurangan Pemilu 2019 Brutal

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019.

Sebab, menurut Fadli, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengeluarkan beberapa saat ini akhir, jika ada teman-teman itu akan bagus untuk datang ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli dilansir Kompas.com.

Fadli mengatakan, akan diajukan pembentukan pansus tersebut ke fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, keberadaan pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur Pemilu.

"Ada pansus tadi lebih enak. Karena bisa menjadi alat investigasi dan bisa memanfaatkan kelemahan dari sistem, prosedur dan sebagainya. Kita bisa memperbaiki agar tidak ada lagi pemilu seperti sekarang ini," katanya.

Selanjutnya, Fadli juga mendukung keberadaan Tim Pencari Fakta kecurangan Pemilu seperti yang diusulkan BPN Prabowo-Sandiaga.

"Saya kira semuanya perlu (TPF), agar kita sebagai negara yang sudah memilih sistem demokrasi ga lagi bongkar pasang," pungkasnya.