Kunjungi Tribun, Basaria Sebut Mengetahui Gerak Gerik 14 Kepala Daerah di Kalbar

Ia dapat mengetahui gerak gerik kepala daerah yang ada masalah dengan penegakan hukum oleh KPK.

Kunjungi Tribun, Basaria Sebut Mengetahui Gerak Gerik 14 Kepala Daerah di Kalbar
TRIBUNPONTIANAK/Destriadi Yunas Yumasani
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berkunjung ke Kantor Tribun Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam, Kubu Raya, Kalbar, Kamis (25/4/2019) sore. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASAN 

Kunjungi Tribun, Basaria Sebut Mengetahui Gerak Gerik 14 Kepala Daerah di Kalbar

PONTIANAK -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Basaria Panjaitan menyempatkan dirinya beserta tim mengunjungi Kantor Tribun Pontianak.

Kedatangan Basaria Panjaitan beserta rombongannya di Kantor Tribun Pontianak setelah mereka menghadiri supervisi dan penandatangan komitmen  Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah se Kalimantan Barat dengan Bank Kalbar dan Badan Pertahan Provinsi Kalbar Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah.

Rombongan Wakil Ketua KPK diterima Pimpinan Redaksi Tribun Pontianak, Ahmad Suroso, Manager Liputan, Iin Solihan, Manajer Online, Marlen Sitinjak dan segenap karyawan lainnya.

Pada kesempatan itu, Basaria mengungkapkan bahwa Tribun adalah media yang diharapkan dapat saling bertukar informasi dan saling memberi masukan terkait penegakan hukum khsususnya masalah korupsi. 

Baca: Syarifah Aryana Harap Tak Ada Korban Yang Kembali Berjatuhan

Baca: Jelang Ramadan, Ini Pesan dan Persiapan Kapolres Kapuas Hulu

Ini merupakan kali duanya, Basaria Panjaitan berkunjung ke Kantor Tribun Pontianak setelah 2017 lalu.

Pada kesempatan tersebut, banyak topik yang disampaikan mulai dari anggaran dana desa hingga penerapan e-planning dan e-budgeting yang diterapkan oleh para daerah.

Ia menegaskan bahwa KPK memonitor setiap anggaran desa yang ada, dicontohkannya seeperti di Jawa Timur ada kasus terkait dana desa. Ia mengingatkan kepala daerah jangan sampai melakukan pemotongan terhadap dana desa, karena tidak menutup kemungkinan ada di Kalbar.

Pesan terpenting disampaikan oleh Basaria Panjaitan bahwa KPK saat ini sudah semakin dekat dengan masyarakat dan kepala daerah sehingga jangan mencoba bermain-main menyalahi aturan yang ada.

Pada dasarnya, KPK disebutnya tidak ingin melakukan tindakan OTT, tapi itu adalah langkah terakhir untuk mencegah penyimpangam yang dilakukan oknum.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved