KPK Bantu Pemda Kalbar Optimalkan Pengelolaan Aset dan Pendapatan Daerah

Sehingga nanti masyarakat setiap saat dapat melihat pemasukan daerah melalui handphone. Kita akan mengarah kesana

KPK Bantu Pemda Kalbar Optimalkan Pengelolaan Aset dan Pendapatan Daerah
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
(Dari kiri ke kanan) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar, Samad Soemarga, Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat (Kalbar) Dengan Bank Kalbar dan Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah, di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (25/4/2019). 

KPK Bantu Pemda Kalbar Optimalkan Pengelolaan Aset dan Pendapatan Daerah

PONTIANAK - Para Kepala daerah tingkat II di Kalbar resmi menandatangani dan perjanjian kerja sama pemerintahan daerah se Kalbar dengan Bank Kalbar dan Badan Pertanahan Provinsi Kalbar dalam rangka optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah.

Para bupati dan Wakil Walikota se Kalbar menandatangani kesepakatan tersebut di saksikan langsung oleh Pimpinan yang KPK RI, Basaria Panjaitan dan Gubernur Kalbar Sutarmidji di Balai Petitih Kalbar, Kamis (25/4/2019)

Basaria Panjaitan menuturkan pihaknya berusaha membantu gubernur, Bupati/Walikota se Kalbar untuk melakukan optomalisasi aset dan pendapatan daerah.

Menurutnya harusnya potensi pendapatan daerah bisa dua kali hingga tiga kali lebih besar dibandingkan yang ada saat ini.

Baca: Basaria Panjaitan Minta Seluruh Kepala Daerah di Kalbar Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Transparan

"Menejemen aset itu harus dikelola dengan baik, supaya kekayaan yang dimiliki daerah benar-benar diketahui oleh kepala daerah," ujarnya.

Kemungkinan aset tersebut dipakai oleh pihak tertentu atau pihak ketiga akan tetapi pemasukan tidak masuk ke dalam kas daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan pendataan.

Atau juga ada potensi pemasukan yang bisa dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk mendapatkan pemasukan dari tempat tertentu.

Baca: Rika: Sikap Khawatir Berlebihan Orangtua untuk Anak Picu Stres Buah Hati

Baca: Empat Dari Sembilan Kecamatan Selesai Rekapitulasi, Lima Kecamatan Segera Rampung

"Tempat seperti mungkin tempat wisata atau tempat-tempat lainya. Kita punya tim Korsubgah akan hadir bersama mereka untuk mendampingi," ujarnya.

Kesepakatan dengan Bank daerah untuk benar-benar dimanfaatkan fungsinya, menurut Basaria dapat benar-benar melakukan penerimaan pajak dengan mudah dan memberlakukan sistem online.

"Sehingga nanti masyarakat setiap saat dapat melihat pemasukan daerah melalui handphone. Kita akan mengarah kesana," ujarnya. 

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved