Ditanya Najwa Shihab Di Mata Najwa Trans7 Soal Delegitimasi KPU, Jokowi Sebut "Ndak" Enam Kali ?

Ditanya Najwa Shihab Di Mata Najwa Trans7 Soal Delegitimasi KPU, Jokowi Sebut "Ndak" Enam Kali ?

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menjawab tudingan kecurangan dalam Pilpres 2019 dari sejumlah pihak saat pemungutan suara 17 April 2019 saat diwawancarai Najwa Shihab dalam program Mata Najwa bertema Usai Pemilu di Trans7 Rabu (24/04/2019) malam. 

Tidak hanya itu, Jokowi membantah keras pertanyaan Najwa Shihab soal kekhawatiran dampak berbagai tudingan kecurangan dan berbagai hal yang terlontar pasca Pilpres 2019 akan mendelegitimasi hasil Pemilu, serta mempengaruhi keabsahan pemerintahan baru nantinya.  

"Ndak, ndak, ndak, ndak. Masyarakat masih sangat percaya pada penyelenggara pemilu KPU. Ndak, ndak. Dari survei pun kepercayaan masyarakat terhadap KPU pun sangat tinggi. Jadi gak perlu ada yang dikhawatirkan," ungkap Jokowi dengan nada dan ekspresi serius.

Jokowi juga ditanya soal ramai isu surat pengunduran diri yang diajukan oleh Bupati Mandailing Natal yang merasa gagal karena hasil perolehan suara daerahnya tidak cukup besar untuk petahana. 

Baca: Di Mata Najwa Trans7, Jokowi Jawab Tudingan Dugaan Kecurangan Pemilu 2019 di Depan Najwa Shihab!

Baca: Jokowi Tertawa Kecil Lalu Tanggapi Deklarasi Kemenangan Prabowo Pasca Pilpres 2019 di Mata Najwa

"Saya kira gak usah mundur lah. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk kebaikan daerah itu. Untuk kebaikan rakyat, kebaikan masyarakat. Saya rasa gak perlu. Bahwa kadang-kadang meleset dari target biasa. Politik itu kan ditebak sulit," kata Jokowi sembari terkekeh.

Terkait tudingan kepala daerah menggunakan kuasa untuk memenangkan petahana, Jokowi menerangkan Gubernur, Bupati, Wali Kota maupun Presiden merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. 

Artinya, mereka memiliki pekerjaan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga sekaligus sebagai pejabat politik.

"Coba lihat saja ke Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, Gubernur atau Wakil Gubernur. Hampir semuanya ketua partai, pengurus partai. Jadi gak mungkin, insting politiknya dihilangkan," terang Jokowi sembari tertawa. 

"Yang paling penting jangan meninggalkan pelayanan. Kerja-kerja mereka kepada daerah dan kepada rakyat," tukasnya. 

Berikut cuplikan dialog Najwa Shihab dengan Presiden RI Joko Widodo dalam program Mata Najwa bertema Usai Pemilu di Trans7 Rabu (24/04/2019) malam :

BPN Catat dan Lengkapi Bukti Kecurangan

Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan memastikan pihaknya akan mencatatkan dan melengkapi seluruh bukti kecurangan yang selama ini diungkapkan.

"Bukti itu nanti kami catatkan dan lengkapi dan kami smpaikan pada KPU dan Bawaslu," ujar Ferry saat ditemui di kantor BPN, Jalan Kertanegara nomor 6, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2019).

Menurut Ferry, tuduhan BPN terkait adanyanya kecurangan didasarkan pada bukti-bukti formulir C1.

Penelusuran dugaan kecurangan dilakukan sejak di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan PPK (Panitia Pemilu di tingkat Kecamatan).

Baca: Real Count KPU Terbaru Pilpres 2019! Data Masuk 34,11%, Suara Jokowi & Prabowo Lebih Dari 22 Juta

Baca: Hasil Real Count KPU Terbaru Pileg 2019 DPR RI Suara Masuk 12,21%! PDIP, Golkar & Gerindra Stabil

Baca: Real Count KPU Pileg 2019 DPRD Kalbar Data 5,6%! Nasdem Salip PAN, Hanura & PKB, Dimana Demokrat ?

"Kami tidak akan membual karena seluruh prosesnya berbasis C1. Penelusuran bentuk kecurangan mulai dari tingkat TPS lalu PPK," kata Ferry.

Selain itu ia juga meminta agar pihak TKN tidak perlu risau dengan tuduhan kecurangan pemilu dari pihak BPN.

"Kenapa TKN yang risau, kan seharusnya KPU. TKN kan sama dengan BPN, bukan penyelenggara pemilu. Lalu kenapa risau?" ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Ace Hasan Syadzily, meminta BPN membuktikan dan melaporkan segala bentuk kecurangan Pemilu ke Bawaslu.

Ace menilai, seharusnya BPN tak hanya menyatakan adanya dugaan pemilu kepada publik.

"Kalau ditemukan kecurangan, ya penyimpangan maka laporkan saja di mana letak penyimpangan itu. Jangan koar-koar saja tapi harus dilaporkan kepada pihak Bawaslu," ujar Ace saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2019) seperti dikutip dari Kompas.com. (*)

Lebih dekat dengan kami, follow akun Instagram Tribun Pontianak :