Di Mata Najwa Trans7, Jokowi Jawab Tudingan Dugaan Kecurangan Pemilu 2019 di Depan Najwa Shihab!

Di Mata Najwa Trans7, Jokowi Jawab Tudingan Dugaan Kecurangan Pemilu 2019 di Depan Najwa Shihab! 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjawab tudingan kecurangan dalam Pilpres 2019 dari sejumlah pihak saat pemungutan suara 17 April 2019. 

Hal ini disampaikan ketika Jokowi diwawancarai Najwa Shihab dalam program Mata Najwa bertema Usai Pemilu di Trans7 Rabu (24/04/2019) malam. 

Seperti diketahui, tudingan itu ramai dibahas di media maupun masyarakat. 

Dalam pertanyaannya kepada Jokowi, Najwa Shihab mengatakan ada elite politik Kubu 02 yang menuding Pemilu 2019 sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia dan itu dibiarkan oleh negara.

Presiden RI Jokowi menegaskan sudah ada mekanisme yang mengatur untuk mengadukan persoalan dugaan kecurangan. 

Baca: Real Count KPU Terbaru Pilpres 2019! Data Masuk 34,11%, Suara Jokowi & Prabowo Lebih Dari 22 Juta

Baca: Real Count Pilpres 34,1% Kamis (25/4), Selisih Suara Prabowo dengan Jokowi Sebanding DPT 2 Provinsi

"Sebetulnya mekanisme itu kan sudah ada. Kalau ada yang curang mekanismenya, laporkan ke Bawaslu," tegas Jokowi. 

Jokowi menimpali Pemilu 2019 bahkan diapresiasi oleh negara-negara lain lantaran berjalan dengan aman, damai, lancar, jujur dan adil.

Pasca penyelenggaraan pemungutan suara, selaku kepala negara dirinya mendapat sejumlah ucapan via seluler dari 22 orang kepala negara di dunia.  

Semisal, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. 

"Yang telepon ke kita itu kan sudah 22 negara. Mengapresiasi dan memberikan selamat. Selamat dua-duanya. (selamat atas suksesnya Pemilu dan selamat atas kemenangan dirinya versi quick count_red). Diakui negara lain," terang dia.

Jokowi juga menjawab pertanyaan Najwa Shihab soal tudingan penyelenggara Pemilu yang dianggap tidak netral dan profesional karena sempat salah input data C1 yang dinilai menguntungkan petahana.

Menurut Jokowi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengelola sekitar 813 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh tanah air dan luar negeri. 

Baca: Real Count KPU Pileg 2019 DPRD Kalbar Data 5,6%! Nasdem Salip PAN, Hanura & PKB, Dimana Demokrat ?

Baca: Hasil Real Count KPU Terbaru Pileg 2019 DPR RI Suara Masuk 12,21%! PDIP, Golkar & Gerindra Stabil

TPS itu tersebar di sekitar 17 ribu pulau dan 514 kabupaten/kota dengan kondisi medan yang berbeda-beda setiap wilayah.

"Ada yang sangat berat. Ada yang berat sekali mengirimkan logistik itu ke TPS-TPS yang ada," jelasnya.

Sejauh ini, Jokowi menilai KPU sangat netral dan profesional. JIka ada insiden seperti salah input data, Jokowi mengatakan bisa dikoreksi. 

Saat ini, semua berjalan dengan transparansi. Semua orang bisa mengecek dan mengontrol. 

"Apa sih yang dikhawatirkan? Semuanya terbuka. Apa? Semua punya data. C1 semua punya. NGO punya. Punya semuanya. Semua Caleg pasti punya. Partai politik pasti punya. Kita sendiri punya. Kepolisian juga ada semuanya. Pasti semua ada," imbuh Jokowi. 

Jokowi menganggap tudingan dugaan adanya kesengajaan penambahan suara ke dirinya selaku petahana yang berkompetisi dalam Pilpres 2019 sebagai sesuatu sikap yang berlebihan. 

"Terlalu berlebihan. Kalau ada yang perlu dikoreksi, ya koreksi aja. Namanya, jumlah TPS-nya seperti itu," tandasnya. 

Berikut cuplikan dialog Najwa Shihab dengan Presiden RI Joko Widodo dalam program Mata Najwa bertema Usai Pemilu di Trans7 Rabu (24/04/2019) malam :

BPN Catat dan Lengkapi Bukti Kecurangan

Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan memastikan pihaknya akan mencatatkan dan melengkapi seluruh bukti kecurangan yang selama ini diungkapkan.

"Bukti itu nanti kami catatkan dan lengkapi dan kami smpaikan pada KPU dan Bawaslu," ujar Ferry saat ditemui di kantor BPN, Jalan Kertanegara nomor 6, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2019).

Menurut Ferry, tuduhan BPN terkait adanyanya kecurangan didasarkan pada bukti-bukti formulir C1.

Penelusuran dugaan kecurangan dilakukan sejak di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan PPK (Panitia Pemilu di tingkat Kecamatan).

"Kami tidak akan membual karena seluruh prosesnya berbasis C1. Penelusuran bentuk kecurangan mulai dari tingkat TPS lalu PPK," kata Ferry.

Selain itu ia juga meminta agar pihak TKN tidak perlu risau dengan tuduhan kecurangan pemilu dari pihak BPN.

"Kenapa TKN yang risau, kan seharusnya KPU. TKN kan sama dengan BPN, bukan penyelenggara pemilu. Lalu kenapa risau?" ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Ace Hasan Syadzily, meminta BPN membuktikan dan melaporkan segala bentuk kecurangan Pemilu ke Bawaslu.

Ace menilai, seharusnya BPN tak hanya menyatakan adanya dugaan pemilu kepada publik.

"Kalau ditemukan kecurangan, ya penyimpangan maka laporkan saja di mana letak penyimpangan itu. Jangan koar-koar saja tapi harus dilaporkan kepada pihak Bawaslu," ujar Ace saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2019) seperti dikutip dari Kompas.com. (*)

Lebih dekat dengan kami, follow akun Instagram Tribun Pontianak :