Basaria Panjaitan Minta Seluruh Kepala Daerah di Kalbar Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Transparan

"Tim kami tidak akan mengganggu kinerja pemda, namun kita akan memberikan pendampingan dengan melakukan koordinasi

Basaria Panjaitan Minta Seluruh Kepala Daerah di Kalbar Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Transparan
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
(Dari kiri ke kanan) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar, Samad Soemarga, Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dan Dirut Bank Kalbar, Samsir Ismail,dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat (Kalbar) Dengan Bank Kalbar dan Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah, di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (25/4/2019). 

Basaria Panjaitan Minta Seluruh Kepala Daerah di Kalbar Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Transparan

PONTIANAK - Pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Kalimantan Barat untuk bisa berkoordinasi dengan tim Korsubgah yang telah dibentuk KPK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntable.

"Tim kami tidak akan mengganggu kinerja pemda, namun kita akan memberikan pendampingan dengan melakukan koordinasi agar semua kegiatan yang dilakukan Pemda bisa sesuai dengan jalur yang ditentukan," ujarnya.

Dirinya menjelaskan tugas dari KPK berdasarkan UU Nomor 32 pasal 6, yaitu melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan serta penindakan semua yang berhubungan dengan korupsi

Basaria juga menuturkan terdapat delapan fokus perhatian dari KPK RI di antaranya soal e-planing dan e budgeting, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadadaan barang dan Jasa yang dinilai KPK masih jadi celah untuk melakukan mark up, serta meningkatkan peran dari APIP.

Baca: Kunjungi Tribun, Basaria Sebut Mengetahui Gerak Gerik 14 Kepala Daerah di Kalbar

Baca: Ingatkan Kepala Daerah, Basaria Panjaitan: KPK Semakin Dekat dan Mantau Setiap Pekerjaan

Baca: FOTO: Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan Dalam Acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama di Kalbar

"Koordinasi dan supervisi yang kita lakukan dimana kita sudah bentuk tim Korsubgah, mengingat anggota KPK yang masih terbatas, sehingga saat ini baru dibentuk 9 wilayah," ujarnya.

Dirinya mengharapkan kepada seluruh kepala daerah yang ada di Kalbar sepakat untuk bersama kami dalam melaksanakan upaya pencegahan, karena kita juga tidak menginginkan upaya penindakan dari kegiatan yang dilaksanakan Pemda, terutama terkait percepatan tata kelola pendapatan dan aset-aset daerah yang lebih efektif dan transparan dengan sistem digital elektronik yang jauh lebih maksimal bagi percepatan kemajuan daerah.

"Semua kepala daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja para kepala dinasnya. KPK melakukan pencegahan itu dilakukan secara serius dalam kerangka mendukung pembangunan di Kalbar dengan cara mencegah korupsi di berbagai sektor," ujarnya.

Baca: FOTO: Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan Hadiri Acara Kesepakatan Pemerintah Daerah se-Kalbar

Baca: Pimpinan KPK RI Basaria Panjaitan Sampaikan Arahan di Balai Petiti Kalbar

Pembangunan Kalbar penting bagi kita semua agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Jika ada korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan atau kewenangan-kewenangan lain, maka untuk menyelamatkan dan mengurangi dampak kerugian pada masyarakat Kalbar, menjadi kewajiban penegak hukum termasuk KPK menanganinya.

"KPK tidak akan toleran terhadap korupsi yang terjadi sepanjang terdapat bukti yang kuat," ujarnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved