Kabupaten Melawi Masih di Zona Merah, Ombudsman Kalbar Dorong Pemkab Penuhi SPP

Ia menuturkan bahwa penilaian kepatuhan penyelenggara terhadap standar pelayanan publik merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan Ombudsman.

Kabupaten Melawi Masih di Zona Merah, Ombudsman Kalbar Dorong Pemkab Penuhi SPP
IST
Ombudsman RI 

Masih di Zona Merah, Ombudsman Kalbar Dorong Pemkab Melawi Penuhi SPP

PONTIANAK - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalbar, Agus Priyadi, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi pemenuhan standar pelayanan publik (SPP) bagi Organisasi Kepala Daerah (OPD) dan unit layanan di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) Melawi mengatakan bahwa pemkab Melawi telah dinilai sejak tahun 2018 dan mendapatkan zona merah dalam pemenuhan standar pelayanan publik.

"Terbaru Kabupaten Melawi masih berada pada zona merah, sehingga Ombudsman mengharapkan dengan diberikannya pemahaman ini ada upaya-upaya perbaikan standar pelayanan publik pada 2019," ujarnya. 

"Harapanya bisa memperoleh predikat zona hijau atau kepatuhan tinggi dalam implementasi standar pelayanan publik," imbuhnya. 

Baca: Silahkan Lapor ke Ombudsman Bila Menemukan Pelanggaran UN

Baca: Ombudsman Kalbar Berikan Sosialiasi SPP ke Pemkab Melawi

Ia menuturkan bahwa penilaian kepatuhan penyelenggara terhadap standar pelayanan publik merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan Ombudsman. 

Hal itu bertujuan untuk mendorong penyelenggara layanan dalam pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Baca: Begini Cara Melapor ke Ombudsman Bagi Warga di Daerah

Sebelum sosialisasi ini, Ombudsman juga lakukan peninjauan ke beberapa OPD penyelenggara pelayanan publik dan hasilnya sudah tampak peningkatan pemenuhan standar pelayanan yang dilakukan OPD salah satunya di Dinas Perhubungan dan Kominfo (dishubkominfo) Melawi. 

“Ini luar biasa, Dihubkominfo Melawi tampak telah memasang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik," ujarnya. 

Kendati demikian masih ada beberapa kekurangan yang perlu dipenuhi sehingga pada saat penilaian nantinya hasilnya memuaskan dan menduduki zona hijau.

“OPD lain tentunya dapat mencontoh Dishubkominfo dalam pemenuhan standar pelayanan sebagai best practice”, harapnya.

Baca: Hasil Sementara Pileg DPR RI Provinsi Kalbar, Nasdem Kalahkan PDIP di Melawi

Baca: BREAKING NEWS: Bawaslu OTT Money Politik di Sekadau dan Melawi

Mengakhiri sosialisasi tersebut, Pemkab Melawi menandatangani komitmen pemenuhan standar pelayanan publik dihadapan Ombudsman. 

“Dengan komitmen itu kami berharap Pemkab Melawi serius dalam pemenuhan standar pelayanan publik dan komitmen ini sebagai janji untuk memerpoleh zona hijau pada penilaian tahun 2019," ujarnya. (dan) 

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved