Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 di Pulau Jawa Selasa 23 April, Jokowi Kuasai 4 Provinsi, Prabowo 2

Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 di Pulau Jawa Selasa 23 April, Jokowi Kuasai 4 Provinsi, Prabowo 2

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meng-update hasil sementara real count atau hitungan nyata Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden & Wakil Presiden RI 2019 tingkat nasional di laman portal resmi KPU pemilu2019.kpu.go.id. 

Berdasarkan hasil real count KPU terkait perolehan suara sementara Jokowi-Maruf Amin & Prabowo-Sandiaga Uno Hingga Selasa (23/04/2019) pukul 17.30 WIB.

Sementara ini, Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin terlihat masih unggul dari Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno di Pulau Jawa. 

Jokowi-Maruf Amin meraih 8.805.128 suara. Prabowo-Sandiaga Uno mendulang 5.146.681 suara. 

Selisih keduanya sekitar 3.658.447 suara. 

Baca: Hasil Real Count KPU Terbaru Pilpres 23 April, Jokowi-Maruf Amin Dominan di Pulau Jawa & Kalimantan

Baca: Real Count KPU Pilpres 2019 Terbaru 23 April Jam 15.30 WIB di Kalbar! Suara Jokowi Salip Prabowo

Jokowi-Maruf Amin masih mendominasi di empat provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. 

Prabowo-Sandiaga Uno mendominasi di dua Provinsi yakni Jawa Barat dan Banten.  

Berikut rincian perolehan suara sementara Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno di Pulau Jawa berdasarkan hasil real count KPU hingga Selasa (23/04/2019) pukul 17.30 WIB : 

DKI JAKARTA 

Jokowi-Maruf Amin : 870.352 

Prabowo-Sandiaga Uno : 780.753

JAWA BARAT

Jokowi-Maruf Amin : 1.324.125 

Prabowo-Sandiaga Uno : 1.510.027

JAWA TENGAH

Jokowi-Maruf Amin : 3.361.631 

Prabowo-Sandiaga Uno : 1.002.708

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jokowi-Maruf Amin : 533.788 

Prabowo-Sandiaga Uno : 219.691

JAWA TIMUR

Jokowi-Maruf Amin : 2.367.047 

Prabowo-Sandiaga Uno : 1.043.076

BANTEN

Jokowi-Maruf Amin : 348.185 

Prabowo-Sandiaga Uno : 590.426

Baca: Terbaru Hasil Pileg DPR RI 2019, PDIP 19,17 Persen, Golkar Kalahkan Gerinda, Hanura Terperosok

Baca: Update Hasil Situng Pilpres 2019, Jokowi Unggul di Kalbar, Selisih Sudah 3,1 Juta Dari Prabowo

Bawaslu Cabut Akreditasi Lembaga Jurdil 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan dasar pencabutan akreditasi lembaga Jurdil 2019 sebagai pemantau pemilu.

Menurut Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, pencabutan akreditasi lembaga tersebut berkaitan dengan izin.

Jurdil 2019 yang bernaung di bawah PT Prawedanet Aliansi Teknologi mengantongi izin dari Bawaslu sebagai pemantau pemilu.

Namun, yang bersangkutan justru merilis hasil hitung cepat atau quick count tanpa izin.

"PT Prawedanet Aliansi Teknologi merupakan lembaga yang tercatat dan terakreditasi sebagai lembaga pemantau pemilu di Bawaslu, sehingga berhak untuk melakukan pemantauan, termasuk memantau terhadap proses pemungutan suara dan penghitungan suara," kata Fritz di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019).

"Akan tetapi pada faktanya PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah melakukan quick count dan mempublikasikan hasil quick count tersebut melalui Bravos Radio dan situs www.jurdil2019.org," sambungnya.

Fritz menjelaskan, lembaga yang berhak mempublikasikan hasil quick count hanya yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan Jurdil 2019 tak mengantongi izin KPU sebagai lembaga yang merilis hasil quick count.

Oleh karenanya, yang bersangkutan dinilai menyalahgunakan sertifikat akreditasi Nomor 063 Bawaslu 4/2013.

Selain itu, pencabutan akreditasi lembaga tersebut juga terkait netralitas.

Fritz mengatakan, aplikasi dan video tutorial aplikasi Jurdil 2019 memuat gambar atau simbol pendukung relawan atau tagar salah satu pasangan calon.

"Dalam kedudukannya sebagai pemantau pemilu terakreditasi Bawaslu, PT Prawedanet Aliansi Teknologi terindikasi bersikap tidak netral dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu," ujar Fritz.

Oleh karenanya, Jurdil 2019 dinilai telah melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu, mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, dan melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf a, c dan i Perbawaslu nomor 4 tahun 2018.

"Jadi prinsipnya Prawedanet (jurdil2019.org) itu saat ini bukan lagi sebagai pemantau yang terakreditasi Bawaslu. Jadi kalau ada tindakan apapun dari mereka, ini sudah di luar dari pemantau," kata Ketua Bawaslu Abhan.

Bawaslu juga telah meminta Kominfo memblokir jurdil2019.org. Hingga saat ini, situs tersebut masih terblokir dan tidak dapat diakses.

Menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Semuel Abrijani, pemblokiran merupakan bentuk sanksi administrasi.

"Jadi setiap website yang diblok itu pasti sudah ada unsur yang dilanggar, kita tak berani juga melakukan pemblokiran tanpa ada unsur yang dilanggar," ujar Semuel. (*)

Lebih dekat dengan kami, follow akun Instagram Tribun Pontianak :