Hacker Pilpres 2019, Viryan Azis Sebut Ada Serangan Hacker dari Dalam Negeri

Hacker Pilpres 2019, Viryan Azis Sebut Ada Serangan Hacker dari Dalam Negeri

KABAR server Komisi Pemilihan Umum (KPU) diserang hacker viral di media sosial (medsos), pihak KPU pun mengungkap fakta sebenarnya.

Peretas (Hacker) adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, serta menerobos masuk ke dalam sistem komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan pribadi atau dimotivasi oleh tantangan.

Seperti diketahui, viral kabar di media sosial (medso) soal peretasan atau upaya hack server KPU, Kamis (18/4/2019).

Bahkan, warganet itu menyebut server KPU diserang habis-habisan oleh hacker dari dalam dan luar negeri.

"Saat ini KPU sedang menyelesaikan hitungan Real Count. Dari sejak semalam dan sampai saat ini hackers sedang habis-habisan serang server KPU."

"Serangan dari berbagai belahan dunia. Mari kita berdo'a semoga MCA terus bertahan menahan serangan mereka sampai penghitungan tuntas," tulis warganet Aan Rosady.

Warganet lainnya, juga mengunggah video yang disertai keterangan mengenai serangan ke server KPU.

Bahkan, warganet itu menuliskan serangan hacker yang menghantam KPU begitu masif.

"Assalammualaikum.."

"Serangan Begitu Masif Menghantam Server KPU."

"Semoga Orang-orang Yg Berbuat Curang dan Menghalalkan Segala Cara Mati Disambar Petir, Aamiin," tulis Ayub Toshiyuki.

Menanggapi kabar mengenai server KPU yang diretas itu, Komisioner KPU Viryan Azis angkat bicara.

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Viral soal Kabar Server Diretas Komunis China, Ini Kata KPU', Viryan mengatakan memang ada upaya suatu pihak melakukan peretasan situs milik KPU.

Soal pelakunya, Viryan tak menyebutkan secara spesifik siapa yang mencoba masuk ke sistem KPU.

Lebih lanjut dia mengatakam, upaya peretasan tak hanya datang dari luar negeri, tapi ada juga dalam negeri.

"Serangan ada dari dalam negeri, ada yang coba meng-hack. Sejauh ini masih bisa ditangani oleh teman-teman yang mengurus IT kita (KPU)," ujar Viryan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/4/2019) sore.

"Hari ini ada (upaya peretasan). Ya kan (upaya peretasan) datang kapan saja ya," ujarnya.

Kendati demikian, Viryan menjelaskan, hasil akhir Pemilu tak berdasar pada penghitungan oleh server KPU.

Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU, lanjutnya, hanya alat bantu, tak ada kaitannya dengan hasil akhir Pemilu.

Hasil akhir Pemilu, akan dilakukan melalui rapat pleno berjenjang.

Saat ini, lanjut Viryan, rapat pleno berjenjang sedang berjalan mulai dari tingkat kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tak ada satu pasal yang menyebutkan hasil pemilu ditentukan berdasarkan penghitungan elektronik.

"IT pemilu KPU bukan hasil yang menjadi dasar penetapan," katanya.

"Jadi hoaks yang mengatakan (hasil pemilu ditentukan dari sistem penghitungan elektronik), itu hoaks yang sudah beberapa waktu ini terus dikembangkan sejumlah pihak. Dan itu tidak benar," ujar Viryan.

Situs Resmi KPU Diretas Jelang Penetapan Hasil Pilkada

Kabar mengenai situs KPU diretas merupakan hal yang umum terjadi di masa-masa pemilu

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan sempat sengaja menutup sementara laman infopemilu.kpu.go.id selama perhitungan suara hasil Pilkada Serentak 2018.

Dilansir dari kompas.com, Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi serangan peretas.

"Karena serangan banyak masuk. KPU mempelajari itu. Daripada nanti makin menimbulkan kegaduhan, maka kita hold dulu," kata Ketua KPU Arief Budimani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

"Sampai sekarang sistem KPU masih diretas terus. Sampai kita membersikan, memperkuat, ya Anda lihat sistem apapun di manapun lah pasti potensi untuk diserang itu ada," tambahnya.

Arief menjelaskan sejak awal sebenarnya KPU sudah melakukan antisipasi terhadap serangan siber dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Namun, upaya peretasan terus datang dan tak bisa dihindari.

"Pasti kalau sudah ditutup lubang yang di kanan dia nyari yang di kiri. Tutup kiri, dia nyari di tengah. Tutup tengah cari yang di atas. Seterusnya. Selalu begitu," kata dia.

Arief menambahkan, hasil rekapitulasi suara Pilkada yang diunggah di laman KPU tidak bisa dijadikan keputusan untuk menetapkan pasangan kepala daerah secara definitif.

Penetapan kepala daerah terpilih akan dilakukan secara berjenjang melalui berita acara yang dibuat dari TPS, PPK, KPU Kota sampai Kabupaten.

"Sistem kita masih ada, masih jalan, data yang sudah masuk disimpan oleh KPU. Tetapi untuk menghindari daripada dibuka serangan masuk terus, lalu masyarakat tambah bingung, informasi ini kok naik turun, maka ini kita hold," ujarnya.

Pantauan Kompas.com, infopemilu.kpu.go.id tidak bisa diakses.

Sebelumnya, laman itu berisi data pilkada 2015, 2017, dan 2018. Termasuk daftar parpol yang ikut pemilu 2019. Laman itu diakses masyarakat luas untuk memantau hitung cepat Pilkada 2018 yang dilakukan KPU.

Disisi lain, Polri memastikan tim sibernya ikut memantau laman infopemilu.kpu.go.id menyusul adanya peretasan yang dilakukan para peretas terhadap sistem di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, saat ini KPU terus melakukan perbaikan sistem. Sementara Polri mencari dalang peretasan tersebut.

"Kami dari Direktorat Siber juga ikut memantau siapa-siapa ini yang main. Kami sudah tahu lah," ujar Setyo di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Setyo juga menjelaskan bahwa KPU sengaja menutup sementara laman infopemilu.kpu.go.id selama perhitungan suara hasil Pilkada Serentak 2018.

Langkah itu untuk mengantisipasi serangan susulan peretas. Polri meminta publik tidak berspekulasi terkait adanya peretasan tersebut.

Misalnya, menyimpulkan terjadinya perubahan jumlah suara pilkada.

"Itu tunggu dulu jangan berasumsi seperti itu dulu. Kemarin, KPU menyatakan mematikan website memang ada hacker yang nyerang," kata Setyo.

Pendapat Fadli Zon Soal Peretasan Situs KPU

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan terjadinya peretasan situs Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sejak akhir pekan lalu, yang membuat hasil penghitungan Pilkada Serentak tak bisa diakses oleh publik.

Fadli menilai KPU dan pemerintah tak mampu menjamin keamanan suara rakyat dari serangan siber.

“Adanya peretasan situs KPU di tengah momen krusial Pilkada Serentak 2018 menunjukkan pengamanan situs KPU sangatlah lemah. Apalagi, sesudah lewat beberapa hari, kasus peretasan itu belum juga bisa ditangani seratus persen," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/7/2018).

"KPU dan pemerintah menanganinya secara amatiran dan tak serius,” tambahnya.

Saat ini, untuk mencegah adanya peretasan, KPU menutup sementara laman infopemilu. kpu.go.id yang menampilkan rekapitulasi hasil Pilkada Serentak 2018.

Meskipun bisa mengurangi efek kerusakan, namun Fadli menilai cara tersebut tak bisa dipertahankan karena bisa mengurangi kualitas transparansi penyelenggaraan Pilkada.

"Mestinya KPU punya skenario canggih, baik mencegah maupun mengatasi kasus semacam ini. Kita bisa lihat bagaimana dunia perbankan relatif bisa bertahan dari serangan siber dan aman dari retasan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurut Fadli, kasus peretasan semacam ini bukan hanya merusak kredibilitas KPU, tapi juga bisa merusak psikologi publik.

Indonesia semakin sulit untuk meninggalkan praktik Pemilu berbasis pencoblosan dan pencontrengan, karena publik tak percaya terhadap jaminan keamanannya.

Ini tak kondusif karena Indonesia sedang menghadapi tahun politik.

“Kasus peretasan situs KPU harus ditangani sama seperti kasus teror. Ini teror siber yang bisa mengancam demokrasi. Saya yakin aparat keamanan bisa segera mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan siber ini," ujarnya.

Selain KPU, Fadli juga menyoroti kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang sudah dibentuk pemerintah sejak 2017 lalu.

Untuk menghadapi Pilkada 2018, kata dia, BSSN juga sebenarnya sudah membentuk Crisis Centre Siaga 24 jam, bekerja sama dengan tim IT KPU dan Direktorat Siber Bareskrim Polri.

“Saya berharap KPU, BSSN, dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bisa bekerja sama mengatasi dan mengungkap kasus peretasan ini. Jangan pertaruhkan kepercayaan publik pada para penyelenggara Pemilu," kata Fadli.

" Peretasan situs KPU beberapa hari ini membuktikan pemerintah gagal menciptakan keamanan dunia siber," tambah dia. (*)