Berikan Tukin pada ASN, Pengamat Kebijakan Pemerintah Sarankan Pemkot Perhatikan Honorer

Untuk merealisasikan ide besarnya itu, Fadel banyak mendapat kritik dan bahkan menimbulkan kecemburuan ASN di provinsi lain.

Berikan Tukin pada ASN, Pengamat Kebijakan Pemerintah Sarankan Pemkot Perhatikan Honorer
TRIBUN FILE/IST
Uang Pecahan Seratus Ribu Rupiah 

Berikan Tukin pada ASN, Pengamat Kebijakan Pemerintah Sarankan Pemkot Perhatikan Honorer

PONTIANAK - Tunjangan Kinerja (Tukin)  merupakan salah satu aspek yang memicu semangat kerja yang kemudian akan berimbas pada kinerja pegawai. 

"Ujung dari pemberian Tukin adalah kesejahteraan pegawai yang dimaknai, tidak saja sebagai sikap pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tetapi juga terciptanya komitmen untuk tidak melakukan tindakan tidak terpuji, diantaranya adalah tidak Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)," terang Pengamat Kebijakan Pemerintah dan Staf Ahli Rektor Bidang Kerjasama Untan, Dr. Ardi Abidin

Pernyataan di atas adalah tulisan dari Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Gubernur Provinsi Gorontalo sejak 10 Desember 2001 hingga 22 Oktober 2009.

Baca: Misa Kamis Putih Mengawali Perayaan Tri Hari Suci Umat Katolik

Baca: Jangan Sampai Suara Percuma, Ini Cara Sutarmidji Berikan Pendidikan Politik ke Anak-Anaknya

"Saat mencetuskan ide Tukin itu, Senayan, Men.PAN/RB, Menkeu dan Bappenas geger karena standar pembiayaan gaji di Indonesia sudah diatur dalam UU dan PP, terakhir melalui diatur dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," tambahnya

Ingin saya katakan adalah besaran gaji ASN (dulu disebut PNS) adalah tidak manusiawi sehingga Gubernur Fadel yang berlatar pengusaha ingin melakukan perubahan nasib ASN dengan cara "memasang badan" dan mengalokasikan APBD untuk kesejahteraan pegawai di Provinsi Gorontalo.

Untuk merealisasikan ide besarnya itu, Fadel banyak mendapat kritik dan bahkan menimbulkan kecemburuan ASN di provinsi lain.

"Dua tahun berselang, polemik itu terus berlangsung dan sang gubernur pun harus bolak-balik ke Jakarta untuk menjelaskan pemikiran beliau yang akhirnya didukung oleh Presiden Susilo Yudhoyomo dan dijadikan sebuah model untuk peningkatan kinerja ASN," tambahnya.

Model Fadel ini kemudian dikenal sebagai Reinventing Local Government yang salah satunya adalah menghubungkan kinerja dengan tunjangan.

Jadi, ketika Pak Wali Kota dan DPRD Kota Pontianak berencana untuk melakukan itu, maka payung hukumnya sudah ada dan pasti tidak akan mendapatkan halangan apapun lagi.

Hal yang harus diperhatikan daerah, selain kemampuan keuangan daerah, juga aspek keadilan. Jangan peningkatan Tukin itu hanya diterima ASN sementara honorer daerah, termasuk juga tunjangan guru honor agar diberikan tambahan penghasilan. 

Setelah semua memperoleh porsi yang tepat sesuai kemampuan keuangan daerah, secara terus menerus dilakukan evaluasi kinerja. 

Untuk di awal implementasi, saya setuju atas tiga aspek:  proses (berkaitan dengan absensi elektronik), output (kinerja), dan kedisiplinan (menjalankan tugas sesuai kaedah pelayanan publik). 

Kedepan, evaluasi juga dihubungkan dengan kualitas kerja dan dampak kinerja itu sendiri bagi peningkatan citra pemerintah dan kualitas pelayanan.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved