Penerapan Siskeudes Pengelolaan Dana Desa di Kubu Raya, Nursyam: Masih Ada Beberapa Kendala

Untuk mempermudah Kontrol terhadap Penggunaan dana Desa, Pemerintah Kubu Raya mulai terapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa

Penerapan Siskeudes Pengelolaan Dana Desa di Kubu Raya, Nursyam: Masih Ada Beberapa Kendala
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/BELLA
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya, Nursyam Ibrahim 

Penerapan Siskeudes Pengelolaan Dana Desa di Kubu Raya, Nursyam: Masih Ada Beberapa Kendala

PONTIANAK - Untuk mempermudah Kontrol terhadap Penggunaan dana Desa, Pemerintah Kubu Raya mulai terapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes).

Namun bukan berarti tanpa hambatan, karena ini merupakan hal yang baru, Nursyam mengungkapkan bahwa di tahap awal tentu ada hambatan non teknis terkait pembentukan.

“Hambatan karena barang baru, dan paling penting, ketika melakukan konsultasi (para Kepala Desa) tidak membawa draf, tidak membawa rancangan APBD, rancangan RKPD tak pernah dibawa,” ungkapnya.

Hal itu cukup menyulitkan, ketika sistem yang baru semua draf harus sudah dipersiapkan, sehingga ketika tim datang sudah harus ada yang dikonsultasikan.

Baca: Bawaslu Sita Rp 80 Juta di Melawi

Baca: Apa Sih Siskeudes Itu, dan Bagaimana Penerapannya? Yuk Simak Penjelasannya Di sini

Baca: Mardani Ali Sera Percaya Hasil Quick Count, Syukuri Raihan Suara PKS di Pemilu 2019

“Selama ini yang lalu-lalu datang konsultasi tidak bawa draft rancangan, berarti sudah patut diduga musdes belum diselenggarakan,” terangnya.

Menurut Nursyam, inilah hal-hal yang bisa diminimalisir dengan adanya pokja yang saat ini dibentuk oleh pemerintah.

Sehingga kekurangan-kekurangan dari setiap desa yang datang, dapat diatasi.

Untuk kelebihannya, dengan penerapan Siskeudes ini, semuanya terintegrasi dengan seluruh SKPD yang terkait.

“Jadi bagian hukum sudah bisa menilai apa yang salah didalam perdes yang mereka ajukan. Kemudian bagian keuangan sudah langsung tahu apa yang kurang dalam laporan pencairan dana untuk transfer. Dokumen apa yang masih kurang. Di pemdes kami tahu apakah anggaran sudah sesuai dengan prioritas pembangunan, dari kementerian dalam menteri maupun dalam desa,” ungkapnya.

Selain itu, aparat yang terkait dengan inspektorat juga tahu bahwa ini nanti kalau tetap diselenggarakan ada potensi masalah hukum yang seperti apa.

“Begitu juga dalam pokja, persoalannya diselesaikan saat itu dalam satu meja, tidak lagi dari pemdes beda persepsi, ke bagian keuangan bisa beda, bisa jadi seperti itu yang selama ini agak menghambat. Tapi dengan duduk semeja, orang-orang yang memang berkecimpung dengan percepatan dana desa bisa lebih optimal,” pungkasnya.

Adapun saat ini, Nursyam mengaku bahwa pihaknya masih beradaptasi dengan model baru ini.

Namun ia mengakui bahwa hal ini menguntungkan semua pihak, karena semua sudah terintegrasi, sehingga hambatan seperti kendala waktu dan tempat tidak lagi jadi kendala.

Penulis: Bella
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved