Deputi Kementerian PPA Minta Pemberatan Hukuman Kepada Pelaku Pencabulan Anak kandung di Kakap

Dengan menggunakan Perpu nomor 1 2016, atau undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual.

TRIBUNPONTIANAK/RIVALDI ADE MUSLIADI
Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan - Nahar SH MSi, 

Deputi Kementerian PPA Minta Pemberatan Hukuman Kepada Pelaku Pencabulan Anak kandung di Sungai Kakap

KUBURAYA - Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan Nahar SH MSi mengatakan, setelah dirinya mengunjungi rumah korban dan bertemu langsung dengan korban juga ibu korban, maka kata dia, diindikasikan bahwa memenuhi 2 unsur, pencabulan dan persetubuhan.

Dan apabila itu benar dalam proses penyidikan sebaiknya dimaksimalkan hukumannya terhadap pelaku. Dengan menggunakan Perpu nomor 1 2016, atau undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual.

Dari hasil tinjauannya terhadap korban, kata dia, para korban masih terlihat mengalami trauma yang mendalam. Dan apabila pelaku selesai menjalani hukuman, maka dapat dipastikan keluarga korban akan merasa terancam lagi.

Baca: Ingat Kasus Ayah Cabuli Putri Kandung di Sungai Kakap? Korban dan Ibunya Masih Alami Trauma

Baca: Pemulihan Traumatik Terhadap Korban Pencabulan Oleh Ayah Kandung di Sungai Kakap Harus Kontinyu

Baca: Bapak Cabuli Anak Kandung, Psikolog Sebut Penyebabnya Relasi

"Mereka masih mengalami ketakutan, kalau pelaku kembali usai menjalani hukuman maka dipastikan mereka akan merasa terancam lagi. Maka dari itu, sebaiknya gunakan pasal 81 dan pasal 82 menurut Perpu nomor 1 tahun 2016 dasarnya 76 d dan 76 e undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak," ujarnya kepada Tribun, Minggu (14/4/2019).

Karena pelakunya itu orang tua, lanjut dia, maka pemeberatan hukumannya menjadi ditambah sepertiga lagi. Dari ancaman hukuman antara 5-15 tahun ditambah lagi sepertiganya lagi.

Selain itu, menurutnya kasus tersebut juga harus dibentuk tim terpadu yang meliputi Kumham, sosial, dan kesehatan. Untuk melihat dari sisi medis, sisi kesehata jiwa, dan dari sisi kelayakan rehabilitas sosial, sehingga pemberian pidana pokok, dan kemungkinan pemberian pidana tambahan itu bisa lebih valid.

Baca: Ambo Rizal Cahyadi: Kasus Cabul di Kapuas Hulu Tinggi

"Setelah juga mempertimbangkan kondisi sikologis dan kondisi sebenarnya daripada korban yang ada dirumah. Jadi ini disarankan sebaiknya dalam proses hukumnya bisa digunakan pemberatan hukumannya," tukasnya. (gam)

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved