Tokoh Masyarakat Mempawah Harap Kendala Teknis Pelayanan Publik Dapat Diantisipasi

Pak Uning, mengatakan seharusnya kendala teknis seperti kehabisan blanko dan sebagainya tidak menjadi momok yang mempersulit masyarakat.

Tokoh Masyarakat Mempawah Harap Kendala Teknis Pelayanan Publik Dapat Diantisipasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ya'M Nurul Anshory
Tokoh masyarakat Kabupaten Mempawah, Aryadi, saat ditemui, Jumat (12/04/2019) 

Tokoh Masyarakat Mempawah Harap Kendala Teknis Dalam Pelayanan Publik Dapat Diantisipasi

MEMPAWAH - Bupati Mempawah, Gusti Ramlana mengakui bahwa keluhan masyarakat terkait pelayanan publik memang tidak semuanya bisa diselesaikan dalam waktu singkat meski para pemberi pelayanan tersebut sudah bekerja maksimal masih saja ada beberapa kendala teknis yang menjadi penghambat.

"Terkait ada beberapa warga yang mengeluhkan masalah pelayanan publik, seperti KTP itukan prosesnya panjang, kita tidak bisa secara langsung lalu jadi, karena ada beberapa keterbatasan blanko dan sebagainya itu diluar kemampuan kita," ujarnya Jumat (12/4/2019).

Baca: FOTO: Gladi Pelantikan Bupati Kabupaten Mempawah dan Wakil Bupati Mempawah Terpilih

Baca: Gusti Ramlana Akui Masih Ada Kendala Teknis Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Mempawah

Menanggapi hak itu, tokoh masyarakat Mempawah, Aryadi (51) atau yang lebih akrab disapa Pak Uning, mengatakan seharusnya kendala teknis seperti kehabisan blanko dan sebagainya tidak menjadi momok yang mempersulit masyarakat.

Sebagai mantan Kepala Desa Antibar dua periode, Uning membeberkan bahwa memang kerap kali terjadi kendala teknis dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

"Saya dulu jadi kepala desa mau buat KK, KTP saja biasanya blanko habis, kadang blanko surat nikah saja habis, itukan sudah di draf kan anggarannya, seharusnya di stok per tahun saja," ujarnya, Jumat (12/4).

Uning berharap pemerintah bisa mengantisipasi hal tersebut mengingat setiap hari dimanapun kantor pelayanan masyarakat selalu bersentuhan langsung dengan kepuasan masyarakat.

Baca: Ratusan Personel Polres Mempawah Siap Amankan TPS, Kapolres Petakan Pola Pengamanan

Baca: Masyarakat Tak Mau Dipersulit Kendala Teknis Dalam Pelayanan Publik

"Terkadang, pemerintah juga membuat kebijakan yang tidak menimbanh kondisi di lapangan sehingga kita terbentur, contoh saja raskin, kita ajukan 3000 yang sampai 2000, jadi aturan yang seharusnya dapat satu karung per KK jadi setengah, karena kita memikirkan kemerataan," tuturnya.

Uning berharap, pemerintah yang baru bisa memperbaiki kondisi dan situasi yang ada saat ini, memang kata dia, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya, banyak kendala teknis yang tidak diduga bisa terjadi.

"Setidaknya, pemerintah dalam memberikan pelayanan publik mampu mengantisipasi hal-hal yang berpotensi memperlambat masyarakat," tandasnya. (Yak)

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved