Pemkot Pontianak Gelar Rakor, Upayakan Penyelesaikan Kasus Audrey Secara Humanis Berdasarkan UU

Edi Rusdi Kamtono memimpin langsung Rakor yang dihadiri oleh Deputi Perlindungan Anak, Kementerian PPPA serta stakeholder terkait dan aparat hukum

Pemkot Pontianak Gelar Rakor, Upayakan Penyelesaikan Kasus Audrey Secara Humanis Berdasarkan UU
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono 

Pemkot Pontianak Sampai Gelar Rakor, Demi Upayakan Penyelesaikan Kasus Audrey Secara Humanis Berdasarkan UU

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menggelar rapat koordinasi terkait penanganan kasus penganiayaan yang melibatkan tiga siswi SMA yang telah ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH) terhadap seorang siswi SMP bernama AU (Audrey).

Kasus ini menyita perhatian publik dikarenakan adanya informasi liar perlakuan para ABH terhadap AU yaitu kekerasan di bagian intim atau alat vitalnya.

Namun semua itu tidak terbukti setelah visum dilakukan pihak kepolisian bahkan memar-memar di tubuh korban juga tidak terbukti.

Baca: BABAK Baru Audrey, Banyak Informasi Hoax di Medsos, Kejaksaan Upayakan Tak Sampai Pengadilan

Baca: Deputi Kementerian PP-PA Ikut Pantau Kasus Audrey, Harapkan Tuntas Sebagaimana Mestinya

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memimpin langsung Rakor yang dihadiri oleh Deputi Perlindungan Anak, Kementerian PPPA serta stakeholder terkait dan aparat penegak hukum.

Edi mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terpancing dengan hasutan-hasutan maupun informasi yang justru memperkeruh suasana terkait kasus ini.

“Saya minta semua untuk menahan diri, baik pihak yang bertikai maupun keluarganya serta pihak-pihak lain supaya tidak memperkeruh keadaan," ucap Edi Kamtono Sabtu (13/4/2019).

Baca: H Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga Akan Laporkan Akun yang Fitnah Dirinya

Semua pihak diharapkan memiliki rasa empati, baik ABH maupun korban sama-sama anak di bawah umur. Sebab penanganan kasus anak ada aturannya sendiri yang harus diketahui semua pihak.

Penyelesaikan kasus ini menurut Edi harus dilakukan secara humanis, jangan sampai memberikan efek pada mereka dikemudian hari.

Baca: Keluarga Menolak Percaya Hasil Visum Audrey Siswi SMP Pontianak, Apakah Itu Kami Rekayasa?

Baca: Babak Baru Kasus Audrey, 4 UU Ini Paksa Penyelesaian Kasus Audrey Berakhir Diversi Alias Damai

“Kita akan lakukan upaya-upaya penyelesaian humanis berdasarkan perundang-undangan untuk bisa melindungi anak-anak di Kota Pontianak ini karena mereka semuanya masih di bawah umur,” tuturnya.

Wai Kota Pontianak ini memerintahkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, Darmanelly untuk mengkoordinir di lapangan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalbar beserta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam memberikan pendampingan penyelesaian kasus yang ada.

"Pemerintah Kota Pontianak juga sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perda ini mengadopsi dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Produk hukum (perda) itu pula yang mengantarkan Pontianak sebagai Kota Layak Anak," jelasnya.

Dalam perda itu, peran pemerintah daerah sangat penting bagaimana memastikan hak-hak anak bisa terpenuhi. (Syahroni)

Penulis: Syahroni
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved