Citizen Reporter

Bimtek Penganggaran Upaya Optimalisasi Pelaksanaan APBN di Kalbar

Pola pembelanjaan yang menumpuk di akhir tahun merupakan indikator pembelanjaan APBN yang tidak optimal.

Bimtek Penganggaran Upaya Optimalisasi Pelaksanaan APBN di Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Direktorat Jenderal di Kemenkeu yakni Ditjen Jenderal Anggaran (DJA) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) menyelenggarakan Bimtek Penganggaran Satker Wilayah Pontianak dan Sekitarnya, Jumat(11/4).¬† 

Citizen Reporter
Pelaksana Subbagian TURT Kanwil DJPb Kalbar  Luki Ardana

PONTIANAK- Dalam rangka meningkatkan peran APBN dalam pembangunan di Kalimantan Barat, dua Direktorat Jenderal di Kemenkeu yakni Ditjen Jenderal Anggaran (DJA) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) menyelenggarakan Bimtek Penganggaran Satker Wilayah Pontianak dan Sekitarnya, Kemarin Jumat(11/4). 

Bimtek ini diadakan dalam dua Sesi, Pada sesi pertama diisi oleh, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran, Made Arya Wijaya dalam kesempatannya Made Menyampaikan untuk perlunya mengoptimalkan belanja negara yang efisien, efektif, dan ekonomis demi pembangunan yang berkualitas.

Pola pembelanjaan yang menumpuk di akhir tahun  merupakan indikator pembelanjaan APBN yang tidak optimal.

Dikatakan bahwa antara rencana kegiatan dan penganggaran harus proposional sepanjang tahun sehingga pembelanjaan dapat optimal.

Baca: Buka Pelatihan Literasi Pemilih Cerdas, Sugeng: Persentase Pemilih Pemula Kalbar 34 Persen

Baca: Polsek Kelam Permai Terima BKO Polda dan Polres Sintang untuk Pam Pemilu 2019

Made juga menyampaikan serapan anggaran satker di Kalbar  menempati urutan ke-8 dari 34 provinsi se-Indonesia sebesar Rp 11 trilliun pagu Rp 11,7T atau 93,3%.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Persentase Realisasi Anggaran Satker-Satker di Kalbar lebih baik dibandingkan Nasional.

Dalam paparan yang lain Made menyampaikan tema APBN tahun 2020 yakni akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. 

Lanjut Made, sesuai arahan Presiden, belanja APBN harus  bermanfaat bagi rakyat  melalui pembangunan SDM, peningkatan daya saing dan memperkuat ekspor dan investasi. 

Upaya ini di tahun 2045 akan menjadikan Indonesia sebagai Negara terbesar ke-5 dunia dengan pendapatan perkapita Rp 34 juta per bulan.

Baca: Edi Kamtono Apresiasi Program Hapus Tato Gratis, 320 Peserta Masuk Daftar Tunggu

Baca: Pererat Silaturahmi, Aremania Pontianak Gelar Nobar Final Piala Presiden

Pada sesi ke-2 disampaikan oleh Kakanwil DJPb Provinsi Kalbar, Edward Nainggolan, menghimbau satker agar melakukan belanja secara efektif, efisien dan menjauhi sikap koruptif. Dikatakan bahwa belanja pemerintah harus memberikan hasil, manfaat, dan pengaruh di masyarakat.

Dalam paparan lain, Edward mengapresiasi 7 satker  dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 100, yakni Pengadilan Negeri Mempawah, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Pontianak, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Pemprov Kalbar, Badan Narkotika Nasional Kalbar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah, Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan KPPN Sintang. Dikatakan dari 531 satker di Kalbar, 91 satker telah mencapai target dan 440 satker lainnya masih di bawah target sebesar 97.

“Satker yang belum mencapai target agar selalu berkoordinasi dengan 6 KPPN di daerah dan Kanwil DJPb Provinsi Kalbar”, lanjut Edward.

Kegiatan diakhiri dengan bimbingan teknis dan diskusi penganggaran yang dibagi menjadi 7 kelas sehingga  permasalahan di daerah yang dialami Satuan Kerja dapat segera ditindaklanjuti. 

Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved