Audrey Pontianak - Ketua KPPAD Kalbar Imbau Masyarakat Bedakan Antara Fakta & Hoax Kasus AU

Eka Nurhayati meminta kepada masyarakat luas agar teliti dan membedakan antara fakta dan hoax terkait kasus penganiayaan siswi SMP

Audrey Pontianak - Ketua KPPAD Kalbar Imbau Masyarakat Bedakan Antara Fakta & Hoax Kasus AU
TRIBUNPONTIANAK/Ya'M Nurul Anshory
Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati saat menggelar press conference di Kantor KPPAD Kalbar, Selasa (9/4/2019). 

Ketua KPPAD Kalbar Imbau Masyarakat Bedakan Antara Fakta & Hoax Kasus AU

PONTIANAK - Ketua KPPAD Kalbar, Eka Nurhayati meminta kepada masyarakat luas agar teliti dan membedakan antara fakta dan hoax terkait kasus penganiayaan siswi SMP di Pontianak.

Eka menegaskan kepada pihak yang tidak mengetahui duduk permasalahannya jangan mengambil informasi hanya sebelah telinga kanan, gunakan dua belah telinga kroscek kembali ke Kalimantan Barat kata dia.

"Disini ada KPPAD, kami tidak berpihak kemanapun, tapi kepentingan yang kami utamakan adalah kepentingan korban, bagaimanapun posisi korban saat ini sangat dirugikan," ujarnya belum lama ini.

Baca: Nikita Mirzani & Ifan Seventeen Saling Sindir Soal Audrey Pontianak, Sampai Bawa Pasal 19!

Baca: RAMALAN ZODIAK Asmara Jumat 12 April 2019, Aries Bertemu Seseorang Bermakna, Buka Hati Sagitarius

Baca: Kalbar 24 Jam - Tuntutan Terduga Pelaku Kasus Audrey Pontianak, Hoaks dan Fakta, hingga Ria Ricis

Eka meminta untuk tidak menyudutkan sebelah pihak. "Seolah-olah ini ada mediasi dan lain-lain, itu ada ranahnya kenapa bisa sepeti itu kita mengatakan ada mediasi, kami tanggal (5/4/2019) menerima pengaduan pukul 13.00 siang, sekira pukul 14.00 itu ada mediasi di Polsek Pontianak Selatan," katanya.

Dimana korban sudah melaporkan terlebih dahulu kesana kata dia, kami diminta untuk mendampingi, "bukan insiasi kami untuk membuat mediasi tersebut," imbuhnya.

Eka menjelaskan hal itulah yang harus menjadi garis besar buat masyarakat semua.

"Tolong dipahami kembali UU SPPA Nomor 11 tahun 2012 disitu sudah menjelaskan foto wajah identitas tersangka maupun korban tidak boleh kami buka tapi dipaksakan sama netizen harus dibuka, hukum sperti ini, kami tidak bisa untuk mengikuti maunya netizen," ujarnya.

Eka menegaskan bahwa hukum di Indonesia mesti harus dijalankan sesuai aturan. "Negara ini punya aturan hukum, bukan hukum rimba, sekalipun korban ini mendapat perbuatan yang tidak menyenangkan yang sangat merugikan korban ini ada jalur-jalurnya yang harus kita lewati mekanismenya," imbuhnya.

Eka mengatakan, semua sudah ada dalam bidangnya, kalau misalnya ada isu intervensi dari bapaknya pejabat kami tidak pernah berpikir bapaknya pejabat, mau presiden sekalipun kami tidak perduli masalah itu.

"Jangan pernah berfikir KPPAD menerima uang satu recehpun dalam hal ini UU nomor 35 tahun 2014 itu yang kami tegakkan secara murni dan real demi kepentingan anak-anak di kalbar agar penyelenggaraan dan perlindungan anak berjalan dengan baik dan benar," tandasnya.

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved