Wabup Sanggau: Tugas Kesbangpol Mengantisipasi Ancaman Dini Serta Gangguan di Pilpres dan Pileg 2019

Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot membuka secara resmi Kegiatan Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Kesatuan Bangsa

Wabup Sanggau: Tugas Kesbangpol Mengantisipasi Ancaman Dini Serta Gangguan di Pilpres dan Pileg 2019
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Se-Kalimantan Barat 

Citizen Reporter
Staf Diskominfo Sanggau
Abang Alfian

Wabup Sanggau: Tugas Kesbangpol Mengantisipasi Ancaman Dini Serta Gangguan di Pilpres Dan Pileg 2019

SANGGAU - Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot membuka secara resmi Kegiatan Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Se-Kalimantan Barat (Kalbar) di Aula Hotel Grand Narita Sanggau, (9/4/2019).

Kegiatan mengusung tema “Mensinergikan program kerja/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah dalam rangka pemantapan persiapan pemilihan legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, serta mendukung pembentukan desa mandiri di Kalimantan Barat yang di fasilitasi dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Sanggau”.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar Mustafa Lupi, Staff Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ignatius Irianto, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Sanggau Antonius, Forkopimda, Kepala OPD Kabupaten Sanggau dan para peserta dari Perwakilan SKPD Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Baca: Momen Car Free Day Duta Mobile JKN Ajak Millenial Manfaatkan Aplikasi Kekinian

Baca: Agenda Wali Kota Pontianak, Diantaranya Hadiri Tes Urine

Baca: Hapus Tato Gratis dengan Sistem Laser, Hafalkan Surah Ar-Rahman

Baca: Alamat SMPN 3 Ketapang Yang Jadi Favorit Anak-anak

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar, Mustafa Lupi menyampaikan kegiatan ini dalam rangka pemantapan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung desa mandiri di Provinsi Kalbar.

“Kegiatan ini guna untuk mensinergiskan dan menjalin hubungan yang harmonis antara Kebangpol Provinsi Kalbar dan Kesbangpol Kabupaten/Kota. Sebagai mana yang kita ketahui pada tahun 2019 ini merupakan tahun politik yang aktivitasnya sangat intens, nasional, regional dan lokal, ”katanya.

Menyikapi hal tersebut perlu keterlibatan kita semua dan stakeholder agar bisa berjalan dengan baik, aman dan damai. Karena sudah terbukti pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lalu bisa berjalan dengan baik, lancar dan aman.

“Maka dari itu mari kita bersama-sama, bahu-membahu untuk mempertahankan kondisi tersebut dalam menyongsong Pilpres dan Pileg yang akan menjadi warna untuk lima tahun kedepan,”ujarnya.

Adapun salah satu indikator Desa mandiri yaitu bagaimana upaya kita memperkecilkan dan menghilangkan suatu konflik yang terjadi dan itu merupakan tugas dari Kesbangpol. Maka pada kesempatan ini untuk merapatkan barisan, menyatukan langkah dalam menjalankan tupoksi secara maksimal.

“Dengan adanya kesamaan langkah mempermudah dalam berkoordinasi, hal tersebut sudah sepantasnya untuk mendukung yang menjadi program Gubernur Kalbar dalam mewujudkan desa mandiri, ”tegasnya.

Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyampaikan, seiring perkembangan demokratisasi dunia, negara menjalankan prinsip-prinsip berdemokrasi yang sesuai dengan pancasila.

“Namun dinamika demokrasi yang sedang kita jalani diwarnai berbagai permasalahan seperti lemahnya representasi politik, demokrasi mengarah pada elitis, aktor pejuang demokrasi mengambang dan menguatnya suasana apolitik rakyat, ”ujarnya.

Baca: Hapus Tato Gratis dengan Sistem Laser, Hafalkan Surah Ar-Rahman

Baca: Rumah Hasbi Mahmun di Sungai Bakau Besar Laut Ludes Terbakar

Baca: RAMALAN ZODIAK Karier Rabu 10 April 2019, Lakukan Apa yang Kamu Sukai Libra, Titik Balik Bagi Taurus

Akibatnya kita disuguhkan tontonan politik yang gaduh, penyimpangan kewenangan dan praktek politik yang masif. Menghadapi hal ini, penguatan pendidikan politik harus dilakukan.

“Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI) dalam membangun etika dan budaya politik serta pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan, agar terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, ”tuturnya.

Terkait dengan hal tersebut, Ontot berpandangan bahwa kita harus mendorong perubahan baru dalam mengelola urusan kesatuan bangsa dan politik. Bekerja lintas sektor, memperluas partisipasi masyarakat serta penguatan manajemen seperti aspek kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola serta alokasi anggaran harus dilakukan dalam mengelola urusan kesatuan bangsa dan politik.

“Dengan diselenggarakannya kegiatan penyusunan perencanaan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik se-Kalbar ini, Tentu saja, kegiatan ini akan membahas berbagai permasalahan dan isu strategis dalam rangka pemantapan persiapan pemilihan legislatif dan Pilpres tahun 2019 serta mendukung pembentukan desa mandiri di Kalbar yang merupakan program dari Gubernur, ”katanya.

Ontot mengajak kepada semua peserta untuk dapat mensukseskan kegiatan ini, jalin interaksi yang konstruktif, sumbangkan ide dan konsep yang berkualitas guna mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kalbar pada umumnya.

“Karena salah satu tugas dari Kesbangpol yaitu mengantisipasi secara dini yang berkaitan dengan ancaman, gangguan dan hambatan, ”pungkasnya.

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved