JaDI Kalbar Harap Bawaslu Tak Sungkan Publish Perkara Pemilu Kepada Masyarakat

Umi Rifdiawaty mendorong agar Bawaslu membuka perkara yang ada kepada publik agar dapat diketahui dan dikontrol

JaDI Kalbar Harap Bawaslu Tak Sungkan Publish Perkara Pemilu Kepada Masyarakat
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty 

JaDI Kalbar Harap Bawaslu Tak Sungkan Publish Perkara Pemilu Kepada Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty mendorong agar Bawaslu membuka perkara yang ada kepada publik agar dapat diketahui dan dikontrol oleh masyarakat.

"Bawaslu Provinsi harus membuka kepada publik perkara yang sedang ditangani, tidak boleh ada pembedaan antara kasus yang diduga pelanggaran administrasi ataupun pidana pemilu, karena adanya laporan atau temuan yang sedang ditangani mengandung harapan dari pelapor dan upaya dari penyelenggara pemilu menegakkan keadilan pemilu," kata Umi, Senin (08/04/2019).

Baca: Maman : Masyarakat Sangat Antusias Mendapat Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

Baca: Bawaslu Kalbar Tangani Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu di 4 Kabupaten Ini

Baca: KPU Sintang Gelar Lomba Selfie di TPS dengan Hadiah Jutaan Rupiah, Berikut Syaratnya

Menurutnya, peserta pemilu atau masyarakat yang menyampaikan laporan tentu berharap lembaga Bawaslu memberikan jaminan untuk tegaknya keadilan Pemilu.

Bawaslu sesuai tingkatan, kata dia, harus menyadari bahwa dengan adanya akses informasi dan keterbukaan tentang perkara yang sedang ditangani akan memberikan peran masyarakat untuk mengetahui tentang perkembangan dan hasil akhir dari perkara yang ditangani oleh Bawaslu.

"Tidak baik bagi Bawaslu kalau terkesan menutup-nutupi perkara yang sedang ditangani karena sesuatu yang ditutup-tutupi akan berpotensi membuka ruang negosiasi antara Bawaslu dengan para pihak yang berperkara yang dampaknya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga Bawaslu, padahal Bawaslu dalam bekerja harus sesuai ketentuan dan bebas dari intervensi pihak manapun," jelasnya.

Karena jika Bawaslu transparan, ujar Umi, maka masyarakat akan mempercayai legitimasi dari Bawaslu itu sendiri.

"Dengan bekerja secara transparan, diantaranya mempublikasikan perkara yang ditangani maka Bawaslu dalam bekerja akan didukung oleh masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil," tukasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved