Herman Hofi Dorong Pemkot Lakukan Program Konsolidasi Terhadap Aset di Kawasan Kota Baru

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengusulkan pada Pemerintah Kota

Herman Hofi Dorong Pemkot Lakukan Program Konsolidasi Terhadap Aset di Kawasan Kota Baru
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/WAHIDINsy
Herman Hofi Munawar 

Herman Hofi Dorong Pemkot Lakukan Program Konsolidasi Terhadap Aset di Kawasan Kota Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengusulkan pada Pemerintah Kota Pontianak untuk mencari jalan keluar terhadap aset-aset Pemkot yang berupa lahan dan saat ini diduduki oleh masyarakat.

Ia menjelaskan didaerah Kota Baru Pontianak, banyak sekali lahan-lahan Pemkot yang diduduki oleh masyarakat.

"Tanah Pemkot itu berupa spot-spot atau tidak satu hamparan. Jadi kita mengusulkan supaya tanah yang telah dikuasi warga saat ini dan mereka telah tinggal disana bukan setahun dua tahun tapi puluhan tahun harus dicarikan jalan keluar agar ada kepastian hukumnya," ucap Herman Hofi Munawar saat diwawancarai, Minggu (7/4/2019).

Baca: Bupati Muda Resmikan Kantor Desa Sungai Kupah

Baca: PT. Mitra Purrei Abadi Launching Tahap Kedua Perumahan Purrei Residence

Baca: Cuaca Terkini di Kota Pontianak, Terpantau Cerah

Baca: Tunjuk Pendukungnya, Prabowo: Ee Anda Diam Dulu, Ini Ratusan Ribu Sedang Mendengar

Ia menjelaskan mereka yang tinggal di lahan pemerintah yang berupa spot-spot tersebut ada yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun.

"Nah kenapa tidak dilepaskan saja aset itu, diserahkan pada warga yang telah menempati puluhan tahun. Masyarakat itu tinggal disana bahkan sebelum adanya jalan yang dibangun pemerintah,"sarannya.

Ia mencontohkan, sama halnya dengan periode Wali Kota Pontianak, Almarhum Bukhari beberapa waktu lalu, yang melakukan program konsolidasi terhadap lahan-lahan pemerintah yang ditempati oleh masyarakat.

Dalam program itu, beberapa tanah yang telah dikuasi warga dan memang mereka telah lama tinggal disitu langsung diserahkan pada warganya dan mereka tetap wajib membayar, bukan diberikan percuma tapi membayar dengan cicilan dan harga yang pantas.

Rata-rata warga yang menempati lahan pemerintah itu adalah warga tak mampu, sementara pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan perumahan bagi rakyatnya.

"Dari pada lahan atau aset yang ada terbengkalai dan aset itu tidak bisa juga dikuasai oleh Pemkot lantaran kalau diambilpun tidak ada gunanya juga karena hamparannya kecil, bersifat spot- spot saja dan tidak mungkin dapat dimanfaatkan oleh Pemkot,"tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved