Umi: KPU Jangan Paksakan Masyarakat Gunakan Surat Suara yang Kurang Baik

Untuk itu kami sarankan sebaiknya gunakan saja surat suara yang kondisinya sudah jelas baik, inilah fungsi dari kegiatan sortir surat suara,

Umi: KPU Jangan Paksakan Masyarakat Gunakan Surat Suara yang Kurang Baik
TRIBUN PONTIANAK / RIDHO PANJI PRADANA
Umi Rifdiawaty. 

Umi : KPU Jangan Paksakan Masyarakat Gunakan Surat Suara yang Kurang Baik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty berharap agar KPU RI meninjau kembali kebijakan terkait dengan penggunaan surat suara yang diduga rusak pada pemilu 2019.

Berikut analisanya.

Terkait kualitas surat suara yang akan digunakan pada hari pemungutan suara, sebaiknya KPU lebih berhati-hati dan cermat mengingat surat suara ini adalah mahkotanya pemilu. 

Azas Pemilu itu salah satunya adalah Rahasia, KPU harus menjamin kerahasiaan pilihan pemilih, jangan sampai memaksakan untuk menggunakan surat suara yang ada bercak atau tanda tanda yang bisa diduga sebagai penandaan terhadap surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. 

Baca: VIDEO: Pemkot Akan Relokasi Pedagang Pasar Ibu dan Pedagang Buah Pasar Dahlia

Baca: LIVE STREAMING Ahsan/Hendra Vs Junhui Li/Yuchen Liu, Perempat Final Ganda Putra Malaysia Open 2019

Karena jika memaksakan untuk menggunakan surat suara yang kualitasnya tidak baik justru dikhawatirkan membuat kerahasiaan pilihan pemilih menjadi tidak terjamin, ini melanggar azas Pemilu yang Luber Jurdil. 

Untuk itu kami sarankan sebaiknya gunakan saja surat suara yang kondisinya sudah jelas baik, inilah fungsi dari kegiatan sortir surat suara, agar KPU benar-benar memberikan surat suara kepada pemilih dalam kondisi yang baik. 

Jika memang kurang segera saja ajukan kekurangannya kepada KPU untuk meminta penambahan dari pada mengorbankan azas rahasia dalam pemilu. 

Penggunaan surat suara yang diduga rusak resikonya sangat besar sekali yaitu adalah melanggar azas pemilu yaitu azas rahasia.

Kalau menyangkut azas Pemilu penyelenggara harus patuh secara all out, bukan ranah yang harus di tawar tawar untuk dilakukan efisiensi. 

Efisiensi itu lebih kepada kegiatan kegiatan yang bersifat mendukung saja, tapi kalau mengenai azas harus maksimal dan total untuk memenuhi dan mematuhinya.

Surat suarakan yang mencetak KPU RI, tinggal KPU Kabupaten/kota segera ajukan laporan kekurangan untuk meminta penambahan jika kurang. Dan jangan memaksakan untuk menggunakan surat suara yang kualitasnya jelek. 

Surat suara itu intinya inti (core of the core) dari pemilu. Tak boleh tawar menawar, sebaiknya KPU RI mencermati lagi kebijakan tentang ini.

Untuk logistik lain yang belum diterima sebaiknya KPU kabupaten/kota terus menerus berkoordinasi secara berjenjang untuk meminta agar segera dikirimkan dari pusat, mengingat hari pemungutan suara yang semakin dekat. 

Dan semoga untuk kabupaten di Kalbar yang memiliki daerah sulit sudah menerima logistik pemungutan suara dengan lengkap dan sudah siap untuk didistribusikan kepada PPK dan KPPS sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Undang Undang.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved