Breaking News:

Gemawan Mendukung Implementasi UU Desa Menuju Masyarakat Mandiri

Begitu juga di tingkat desa yang mana membutuhkan corak kepemimpinan baru yang populis dengan melibatkan partisipasi warga.

Penulis: Maudy Asri Gita Utami | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDY ASRI GITA UTAMI
Lembaga Gemawan menyampaikan hasil rumusan rekomendasi bersama menuju masyarakat mandiri, di Hotel Kapuas Palace, Jumat (5/4/2019). 

Gemawan Mendukung Implementasi UU Desa Menuju Masyarakat Mandiri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Setelah 6 tahun Implementasi UU Desa Nomor 06 tahun 2014, Lembaga Gemawan menyampaikan hasil rumusan rekomendasi bersama menuju masyarakat mandiri, di Hotel Kapuas Palace, Jumat (5/4/2019).

Koordinator Sekolah Desa Gemawan, M. Zuni Irawan mengatakan rumusan ini dibuat berangkat dari semangat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menempatkan desa sebagai garda terdepan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Percepatan pembangunan desa mensyaratkan adanya pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang responsif serta cepat membuat kebijakan untuk memfasilitasi dan mensupervisi desa agar dapat melaksanakan paradigma desa membangun," jelasnya.

Setidaknya ada 12 poin yang dirumuskan, dalam seminar dan lokakarya menuju masyarakat swadaya dan mandiri seperti mendesak pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD, dalam hal implementasi UU Desa 6/2014.

Baca: Jalan GOR Patih Gumantar Rawan Kecelakaan, Ini Penjelasan Kasat Lantas

Baca: Ramlana: Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan dapat Dikenakan Pasal Berlapis

Lalu, memastikan perluasan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ekonomi baru di desa yang berorientasi pada kesejahteraan warga, membina kerukunan sosial dan merawat ekologi agar sumber penghidupan dapat berkelanjutan.

Zumi menerangkan, 12 hasil rumusan ini dibuat berangkat dari semangat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menempatkan desa sebagai garda terdepan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Desa harus diberikan pengakuan atas keragaman desa, tata kelola pemerintahan desa, pelembagaan partisipasi warga serta hak perencanaan dan pengelolaan keuangan. Dengan pelimpahan hak dan kewenangan itu yang disertai kepastian kebijakan anggaran melalui dana desa diharapkan mampu mendorong percepatan pemerataan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan di desa," paparnya.

Lanjutnya, di level pemerintah daerah, semestinya kepala daerah responsif dalam membuat kebijakan yang hal itu bisa memfasilitasi dan mensupervisi desa agar dapat melaksanakan paradigma desa membangun.

Begitu juga di tingkat desa yang mana membutuhkan corak kepemimpinan baru yang populis dengan melibatkan partisipasi warga.

Dijelaskan dia, saat ini kapasitas pemerintahan desa masih ada yang lemah karena tidak memiliki sarana dan prasana pelayanan, Sumber Daya Masyarakat (SDM) perangkat desa terbatas, serta kepala desa yang berorientasi pada kerabat sendiri.

"Semestinya demokratisasi desa dapat berjalan dengan adanya warga yang aktif dan berdaya, pemerintah desa yang responsif dan aspiratif, fungsi pengawasan BPD berjalan, musdes yang partisipatif dan representatif. Selain itu kebijakan desa juga harus berorientasi pada kesejahteraan dan peduli kelompok rentan," imbuhnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved