Enam Kali mendapat Predikat WTP, Leo Ingatkan Agar Kepala SKPD Sekadau tidak Terlena

Kemudian menurutnya dia kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan yang sesuai aturan main.

Enam Kali mendapat Predikat WTP, Leo Ingatkan Agar Kepala SKPD Sekadau tidak Terlena
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH
Bupati Sekadau Rupinus saat memberikan sambutan pada kegiatan Entry Briefing Pemeriksaan Terinci BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Atas LKPD, Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019, Jumat (5/4) 

"Jika ada intruksi tidak boleh ada yang pergi itu sah saja, kalau mau pergi kita tidak masalah selama ada komunikasi ke tim. Bisa diganti jadwal waktunya, jangan bapak yang berjanji tetapi tidak ditepati. Jangan sampai penilaiannya jelek hanya karena dokumennya tidak dapat diantar, mohon kerjasamanya jangan responnya lambat, seharusnya WTP 6 kali bisa cepat memberikan data," katanya. 

Ia juga menjelaskan ada 4 hal untuk penentuan opini diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Kemudian Kecukupan pengungkapan semua informasi yang disajikan  dapat diinformasikan dan ditelusuri.

Baca: BREAKING NEWS: Kebakaran di Kota Baru, Seorang Pria Lanjut Usia Tewas Terpanggang

"Jadi untuk kecukupan pengungkapan ini angka yang diberikan ada dasar dan rekomendasinya, berdasarkan dokumen jangan hanya karena katanya," tuturnya  

Kemudian menurutnya dia kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan yang sesuai aturan main. 

"Kita selaku BPK bukan mencari permasalahan kita hanya untuk membandingkan peraturan yang dibuat pemda sendiri sudah dilakukan atau tidak. Misalnya selaku bendahara apakah sudah tau tupoksinya, masalah peraturan perundangan-undangan PPK setiap mengeluarkan uang dibaca kembali aturan main, jangan karena terbiasa mengeluarkan uang jadi terlena. Biasakan membaca aturan kembali karena aturan selalu berganti," tuturnya.

Sehingga ia mengajak untuk membiasakan yang benar jangan membenarkan yang biasa. Kemudian point keempat menurtnya Efektifitas sistem pengendalian internal diantaranya menurut dia masalah aset.

"Disini masalah tahun lalu ada di aset dan yang ditindak lanjuti hanya tanah saja dan belum maksimal, gedung bangunan belum ditindak lanjuti, maka kita pantau permasalahan dimana. Terkait masalah ini juga aset kepala skpd yang dimutasi ke SKPD lain misalnya kepala dinas kesehatan ke sosial, hanya kepala SKPD nya saja yang pindah barang nya jangan memang barangnya tidak hilang tetapi pencatatannya yang kacau," pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved