KPPN Pontianak Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan I

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi

KPPN Pontianak Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan I
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Suasana kegiatan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2019 dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan. 

KPPN Pontianak Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan I

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2019 dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan, Selasa 2 April lalu.

Rapat koordinasi dihadiri oleh pengelola keuangan dari 40 satker dan dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Pontianak Tri Ananto Putro, serta dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar Edward U.P. Nainggolan.

Kepala KPPN Pontianak, Tri Ananto Putro menyampaikan berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun 2019 yang hampir sama dengan permasalahan tahun 2018 yaitu keterlambatan dalam pendaftaran kontrak, keterlambatan dalam melakukan revolving atas Uang Persediaan (UP), retur SP2D, pengembalian SPM dan penyerapan yang rendah.

Baca: Bupati Buka Pelatihan CPNS, Ini Penjelasan Nasir

Baca: Pangkoarmada 1 Letakan Batu Pertama Bangun Mako Lanal Ketapang‎

Baca: BKPSDM Kapuas Hulu Gelar Pelatihan Dasar CPNS

Baca: Fakta Pembantu Bobol Brankas Rumah Majikan di Untung Suropati, Rupiah hingga Dollar Raib Tanpa Bekas

Disamping itu, dalam rangka implementasi Kartu Kredit Pemerintah per 1 Juli 2019, Kepala KPPN Pontianak mendorong seluruh satker agar segera membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak bank untuk menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah.

"Kartu Kredit Pemerintah tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran belanja melalui Uang Persediaan (UP). Besaran limit dari tiap Kartu Kredit Pemerintah tersebut disesuaikan dengan pagu Uang Persediaan (UP) pada setiap satker," ujar Tri.

Ia juga menginformasikan bahwa seluruh bank-bank pemerintah telah siap untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan satker. Kartu Kredit Pemerintah diterbitkan oleh bank dimana rekening bendahara dibuka.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Edward Nainggolan yang memberikan arahan kepada peserta rapat koordinasi tentang arti pentingnya kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang diimplementasikan dalam Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker.

Edward Nainggolan menyampaikan apresiasi kepada satker di wilayah pembayaran KPPN Pontianak atas kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada tahun 2018.

"Dari 272 satker, 249 diantaranya telah dapat melampaui batas minimal nilai kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan hanya 16 satker yang nilainya masih berada dibawah batas minimal nilai kinerja yang diharapkan," ujarnya.

Edward berharap agar 16 satker yang nilai kinerjanya masih berada dibawah standar agar di tahun 2019 dapat meningkatkan kinerjanya kembali serta KPPN Pontianak diminta untuk terus membina dan membantu satker-satker tersebut.

Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved