Indonesia Lawyers Club

ILC : Anggap Buka Ruang Pembelian Suara, Maman Abdurrahman Tegaskan Perlu Evaluasi Sistem Pemilu

Kasus OTT seperti ini bisa terjadi kepada siapapun, bukan hanya seorang Bowo Sidik Pangarso alias BSP.

ILC : Anggap Buka Ruang Pembelian Suara, Maman Abdurrahman Tegaskan Perlu Evaluasi Sistem Pemilu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ALFON PARDOSI
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman 

ILC : Anggap Buka Ruang Pembelian Suara, Maman Abdurrahman Tegaskan Perlu Evaluasi Sistem Pemilu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Maman Abdurrahman mengatakan sistem Pemilu di Indonesia sekarang ini membuka ruang kepada siapapun untuk bertransaksi, berpolitik dan berdemokrasi secara liberal dan bebas.

Hal itu disampaikan Maman saat program diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne bertema Kejutan OTT KPK: Ratusan Ribu Amplop Untuk Serangan Fajar?, Selasa (02/04/2019) malam.

"Akhirnya, kita dihadapkan seperti hutan rimba belantara. Kalau ibarat lautan luas, ada ikan piranha, hiu, teri dan segala macamnya. Kalau rimba belantara ada singa gajah dan segala macamnya," ujarnya. 

Baca: Akbar Faizal Bongkar Nama Caleg Bagi-bagi Uang di ILC TVOne, Tuntut Miing Lakukan Hal Ini!

Baca: ILC : Jubir TKN Maman Abdurrahman Sampaikan Permohonan Maaf ke Publik atas Kasus OTT Kader Golkar

Baca: ILC TvOne : 400 Ribu Amplop OTT Bowo, Fadli Zon Anggap Angka Fantastis dan Harus Masuk Rekor MURI

Sistem pemilu yang mengatur ketentuan siapapun punya suara terbanyak bisa maju dalam Pemilu, terang Maman, membuka ruang secara besar kepada siapapun untuk melakukan pembelian suara atau vote buying

Kasus OTT seperti ini bisa terjadi kepada siapapun, bukan hanya seorang Bowo Sidik Pangarso alias BSP.

"Siapapun hari ini yang masuk dalam sistem Pemilu sekarang ini, berpotensi untuk terlibat dalam vote buying. Ini bukan kasus pertama. pernah ada OTT dalam Pilkada Bupati dan sebagainya," imbuh Maman. 

Sudah saatnya ada terobosan yang bisa memaksa kita untuk mengevaluasi secara serius terhadap sistem Pemilu saat ini.

Periodisasi 2019-2024 adalah momentum paling pas untuk mengevaluasi sistem Pemilu. 

"Kejadian ini tidak boleh kejadian kedua kali atau ketiga kali. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dua minggu ke depan bisa ada lagi BSP-BSP baru. Keadaan ini menggiring dan memaksa kita untuk terlibat dalam praktek-praktek seperti ini," kata Maman.

Baca: Di ILC, Fadli Zon Tuding Kasus OTT Bukti Jokowi Gagal Ciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik

Baca: Sebut Korupsi Politik Persoalan Mendasar Di ILC, Fadli Zon Usul Parpol Dibiayai Swasta atau Negara

Baca: JADWAL Kualifikasi MotoGP Amerika 2019, Marc Marquez Cemas Kekuatan Baru Valentino Rossi

Halaman
1234
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved