DPRD Kapuas Hulu Nilai Eksikutif Belum Berdayakan Perusahaan untuk PAD Kapuas Hulu

DPRD Kabupaten Kapuas Hulu (Legislatif) menilai Pemerintah Daerah Kapuas Hulu (Eksikutif) belum memperdayakan perusahaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kapuas Hulu, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis (4/4/2019). 

DPRD Kapuas Hulu Nilai Eksikutif Belum Berdayakan Perusahaan untuk PAD Kapuas Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - DPRD Kabupaten Kapuas Hulu (Legislatif) menilai Pemerintah Daerah Kapuas Hulu (Eksikutif) belum memperdayakan perusahaan besar seperti sawit dan lainnya yang berbeda di Kapuas Hulu, dengan serius untuk meningkatkan PAD di Kapuas Hulu.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kapuas Hulu Hamdi Ja'far yang mewakili DPRD Kapuas Hulu saat memaparkan agenda persidangan DPRD, tentang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kapuas Hulu tahun anggaran 2018, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Kamis (4/4/2019).

"PAD Kabupaten Kapuas Hulu masih rendah, hanya 4,49 persen. Maka diharapkan untuk meningkatkan PAD di Kapuas Hulu. Juga keberadaan perusahaan besar di Kapuas Hulu belum digunakan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kapuas Hulu," ujarnya dalam persidangan DPRD Kapuas Hulu tersebut.

Baca: VIDEO: Latihan Pemantapan Ari Agustian Jelang duel di Jakarta

Baca: Prediksi Skor Madura United Vs Persebaya Leg 2 Semifinal Piala Presiden, Live Indosiar Jam 18.30!

Baca: Imam Wahyudi Ingatkan Pentingnya Verifikasi Dalam Pemberitaan

Selain itu DPRD Kapuas Hulu menyinggung kalau Kabupaten Kapuas Hulu masih nol desa mandiri, dan banyak desa tertinggi dan sangat tertinggal.

"Diharapkan kedepannya hal tersebut harus menjadi perhatian dengan serius," ucapnya.

Kemudian DPRD juga meminta, BUMdes harus diperhatikan dengan serius untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.

"Pembangunan infrastruktur juga harus diperbaiki dengan kebutuhan," ujarnya.

Hamdi Ja'far pun mengingat, supaya Bupati Kapuas Hulu harus memperbaiki kinerja dari seluruh aparatur pemerintah daerah Kapuas Hulu. "Ini semua demi perkembangan dan kemajuan Kapuas Hulu," ungkapnya.

Banyak hal yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kapuas Hulu, terkait masalah LKPJ Bupati Kapuas Hulu tahun anggaran 2018, diantaranya persoalan transportasi perbatasan, pasca pembangunan RS Pertama Semitau, Pendidikan, Kesehatan, pasar, dan sebagainya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved