Dongkrak Kualitas Pelayanan, Pemda Ramai-ramai Bangun MPP

Sebanyak 27 kepala daerah berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik

Dongkrak Kualitas Pelayanan, Pemda Ramai-ramai Bangun MPP
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sebanyak 27 kepala daerah berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerahnya dengan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin baru-baru ini. IST 

Dongkrak Kualitas Pelayanan, Pemda Ramai-ramai Bangun MPP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 27 kepala daerah berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerahnya. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin baru-baru ini.

Peristiwa serupa telah dilakukan pada Februari 2017. Sebanyak 14 bupati/walikota menandatangani komitmen untuk menyelenggarakan MPP di daerahnya.

Kepala daerah dimaksud adalah Walikota Padang, Walikota Pekanbaru, Walikota Tomohon, Walikota Tangerang, Walikota Banda Aceh, Walikota Makassar, Walikota Samarinda, Walikota Mojokerto, Walikota Palembang, Bupati Sidoarjo, Bupati Bantul, Bupati Banyumas, Bupati Belu, dan Wakil Bupati Kulon Progo.

Sebelumnya, pada tahun 2017 sudah hadir tiga MPP, yakni di Surabaya, Banyuwangi, dan Jakarta. Hingga akhir 2018, berhasil direalisasikan dan diresmikan 14 MPP.

Walikota Bogor Bima Arya, salah satu kepala daerah yang ikut menandatangani komitmen tersebut, mengatakan penandatanganan itu merupakan tahap lanjut dari reformasi birokrasi di bidang perizininan yang sudah digulirkan sejak empat tahun yang lalu.

Bima menilai, MPP merupakan suatu keharusan untuk menjemput perubahan layanan birokrasi yang maksimal demi memuaskan keinginan publik atas layanan yang profesional serta bermutu.

Baca: Jadwal SIM Keliling Pontianak Bulan April 2019 Minggu Pertama

Baca: Dikatain Haters Seperti Ini, Ria Ricis Terpancing Sampai Ngamuk

Baca: Sebanyak 18 Pejabat Struktural Pemkab Ketapang Dilantik

“Insya Allah upaya ini akan menjadi fokus perhatian kita dalam memperbaiki kualitas pelayanan. MPP merupakan suatu keharusan untuk menjemput perubahan layanan birokrasi yang maksimal,” ujarnya di sela-sela acara penandatanganan komitmen baru-baru ini sesuai rilis dari Humas MenpanRB.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya telah memulai proses lelang untuk mendirikan MPP, dengan menyewa lahan pada salah satu mal di Kota Bogor yang terletak di pusat kota.

Kondisi mal menurutnya sudah representatif untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan maupun non-perizinan, sehingga diharapkan awal bulan Juli 2019 MPP Kota Bogor dapat diresmikan.

Halaman
123
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved