IPK Desak KPK Jelaskan Isu Penyidik Novel Baswedan

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan KPK perlu menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya Novel

IPK Desak KPK Jelaskan Isu Penyidik Novel Baswedan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane 

IPW Desak KPK Perlu Isu Penyidik Novel Baswedan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan KPK perlu menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya, Novel Baswedan sebagai "orang" Partai Gerindra di lembaga anti rasuah itu.

Menurutnya klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini.

Selain itu, Ind Police Watch (IPW) mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam "barisan" Novel Baswedan sebagai "orang" Partai Gerindra. Jika memang ada, Polri perlu menarik anggotanya itu.

"Sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019," ujar Neta berdasarkan Rilis yang diterima Tribunpontianak.co.id, Senin (1/4/2019).

Baca: KLASEMEN Liga Polandia: Egy Maulana Vikri Cs Kokoh di Puncak, 6 Poin Lagi Lechia Gdansk Juara

Baca: Kalbar 24 Jam - Foto Viral Gadis Kecil, The Gade Night Fun Run hingga Sebar Video Pacar Tanpa Busana

Baca: Ramalan Zodiak Capricorn, Aquarius & Pisces Hari Ini Senin 1 April 2019: Asmara, Karier & Kesehatan

Neta menuturkan Isu Novel sebagai "orang" Gerindra muncul setelah Jubir BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.

"Kepada wartawan Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Piuyono yang mengatakan Novel adalah "orang kita", orang Partai Gerindra," imbuhnya

Neta menilai pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga KPK tidak ditunggangi dan diperalat kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan lawan politiknya dengan isu atau kasus kasus korupsi.

"Bangsa Indonesia harus mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, baik yg dilakukan KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Namun upaya pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, yakni menjadikan satu pihak sebagai sasaran dengan berbagai OTT dan melindungi pihak lain akibat adanya "orang kita" di KPK," paparnya.

Neta mengungkapkan  bahw Dua kasus OTT yang dilakukan KPK terakhir ini terhadap partai pendukung koalisi Jokowi makin mengindikasikan kebenaran adanya "orang kita" di KPK. Untuk itu pimpinan KPK harus menjelaskan adanya indikasi "orang kita" ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2018.

"Mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, institusi Polri perlu juga mengusut isu "orang kita" ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu "orang kita"," tegasnya.

Lebih lanjut, Neta menambahkan bahwa Dengan demikian Polri bisa menarik semua anggotanya yang terlibat dalam isu "orang kita" di KPK atau Polri bisa menghentikan sementara semua kegiatan penyidiknya di KPK sepanjang proses Pilpres 2019 ini.

"Agar netralitas Polri terjaga dan penyidik Polri di KPK tidak diperalat untuk menghabisi satu kelompok politik tertentu dan melindungi kelompok politik lainnya," pungkasnya.

Penulis: David Nurfianto (DAP)
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved