Norsan Siap Pertahankan Opini WTP Kalbar

Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bersama Pemkab dan Pemkot se Kalbar

Norsan Siap Pertahankan Opini WTP Kalbar
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan 

Norsan Siap Pertahankan Opini WTP Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bersama Pemkab dan Pemkot se Kalbar siap untuk diperiksa atau diaudit oleh BPK RI.

"Kami siap diaudit kembali dan berharap semoga semua yang telah meraih opini WTP tetap dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk Kabupaten yang belum meraih opini WTP diharapkan tahun ini bisa meraih opini WTP," ujar Wagub Kalbar Ria Norsan saat acara Penyerahan LKPD TA 2018 dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbat di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar.

Dijelaskannya, saat ini masih ada 4 Kabupaten di Provinsi Kalbar yang belum mendapatkan opini WTP dari BPK RI.

Keempat Kabupaten yang masih meraih opini WDP diantaranya, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

Baca: Pererat Silaturrahmi, Polsek Belitang Hilir Gelar Tatap Muka Bersama Para Tokoh

Baca: Live Streaming F1 Bahrain 2019, Kualifikasi Digelar Malam Ini Jam 22.00 WIB, Race Digelar Minggu

Baca: Mantap Menatap Race MotoGP Argentina, Valentino Rossi Berharap 2 Hal Ini Terjadi Saat Lomba

"Kita harapkan tahun ini, keempat Kabupaten ini bisa memperoleh opini WTP dari BPK RI," ujarnya.

Norsan meminta seluruh jajaran Pemprov dan Pemkab/Pemkot se Kalbar untuk tetap dapat meningkatkan kualitas kinerja agar semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi yang pada
gilirannya mampu meningkatkan kualitas hidup disegala bidang bagi masyarakat Kalimantan Barat agar lebih baik lagi.

"Kita berikan apresiasi kepada BPK RI perwakilan Kalbar yang menetapkan zona integritas bebas wilayah korupsi. Supaya kita ini ada rambu-rambu yang mengingatkan kita untuk tidak terjerumus masalah korupsi," ujarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalbar telah melakukan Pemeriksaan Interim dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci setelah
penyerahan laporan keuangan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 297 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved