Jusuf Kalla : SPBE Bukan Pilihan, Tapi Keharusan
Tugas ini bukan hanya bertumpu pada Tim Percepatan SPBE Nasional, namun oleh kita semua
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Jamadin
Kepala BAPETEN Hendriyanto yang ditemui di sela-sela acara tersebut mengatakan, penerapan SPBE di instansinya tak dapat ditunda-tunda. "Kami memiliki sepuluh ribu jenis layanan, sementara sumber daya kami terbatas. Karena itu kami telah menerapkan SPBE, khususnya dalam domain pelayanan sejak tahun 2014," ujarnya.
Dikatakan, aplikasi terus dikembangkan secara berangsur dan hingga kini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta stakeholder.
Hal senada dikatakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ia merasakan manfaatnya yang sangat besar dengan penerapan SPBE di Pemprov Jawa Tengah, antara lain penghematan anggaran hingga Rp 2,1 triliun.
"Saya akan mendorong seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk secepatnya menerapkan SPBE terpadu," ungkapnya.
Secara terpisah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengamini perintah Wapres bahwa SPBE bukan pilihan, tapi keharusan Banyuwangi yang telah menerapkan seluruh domain tiga SPBE yang diperintahkan, benar-benar merasakan buahnya.
"Kami sudah _paperless_, setiap kampung juga sudah terintegrasi dengan internet. Sedangkan dalam domain pelayanan, SPBE kami terapkan di mal pelayanan publik," tuturnya.
Instansi pemerintah yang mendapat penghargaan:
Kementerian
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian PUPR
LPNK
4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
6. Badan Pusat Statistik (BPS)
Lembaga lainnya
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8. Mabes Polri
9. Polda Jabar
Provinsi
10. Jateng
11. DIY
12. Jabar
Kabupaten
13. Banyuwangi (Jatim)
14. Batang (Jateng)
15. Pandeglang (Banten)
Kota
16. Surabaya (Jatim)
17. Semarang (Jateng)
18. Tangerang Selatan (Banten).