Ikuti Rakorkesda Kalbar, Karolin Nilai Perlu Evaluasi Universal Health Coverage ke Kemenkes

Bupati Landak Karolin Margaret Natasya menilai perlu adanya evalusi secara nasional terkait Universal Health Coverage

Ikuti Rakorkesda Kalbar, Karolin Nilai Perlu Evaluasi Universal Health Coverage ke Kemenkes
TRIBUNPONTIANAK/Hamdan
Bupati Landak Karolin saat mendampingi Menteri Kesehatan RI Nila Moelok saat Rakerkesda Kalbar di Hotel Kapuas Palace, Kamis (28/3/2019) 

Ikuti Rakorkesda Kalbar, Karolin Nilai Perlu Evaluasi Universal Health Coverage ke Kemenkes

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ikut hadir pada momen Rekerkesda Provinsi Kalbar, Bupati Landak Karolin Margaret Natasya menilai perlu adanya evalusi secara nasional terkait Universal Health Coverage atau pelayanan kesehatan semesta dan kepada daerah-daerah yang belum mampu bagaimana solusinya.

"Sharing antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat walaupun hari ini sudah ada, apakah sudah mampu setiap daerah mencapai universal coverage," ujarnya saat ikut rakerkesda Kalbar di Hotel Kapuas Palace, Kamis (28/3/2019)

Untuk Kabupaten Landak diakuinya masih baru sekitar 60 persen dan dirasanya sangat sulit.

"Nah kalau kita hitung pakai APBD itu tidak memungkinkan. Nah apakah ada mekanisme lain yang diperkenankan," ujarnya.

Baca: Momen Rakerkesda, Diskes Kalbar Wacanakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

Baca: Diskes Provinsi Kalbar Gelar Rakerkesda

Baca: Hadiri Rakerkesda, Bupati Jarot Sebut Perlu Sinergitas Atasi 3 Masalah Prioritas Kesehatan

Ia menjelaskan kalau saat sekarang ini untuk program jamkesda sudah tidak boleh, kemudian sistem MoU khusus dengan pihak BPJS kesehatan yang satu hari aktif juga tidak boleh dan tetap mengikuti ketentuan tiga minggu.

"Sementara masyarakat yang tidak mampu dan sakit berada terus dirumah sakit kita. Itu seperti apa mekanisme yang diperkenankan, dan itu perlu solusi," ujarnya.

Mengenai standar pelayanan minimal, menurutnya merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh UU dan tidak ada masalah baginya untuk memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat.

"Tadi bu menteri juga menyampaikan bahwa persoalan kesehatan bukanlah persoalan yang independen. Itu masalah yang sangat dependen. Tergantung banyak faktor di antaranya soal pendidikan, ekonomi dan akses," ujarnya.

Menurutnya ada banyak hal lain seperti SDM dan faktor lainya.
Itu merupakan tantangan bagi pemerintahan di Kabupaten dan dengan kondisi daerah yang sangat luas untuk bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana menghadapi masyarakat yang pendidikannya yang masih belum ideal sehingga pengetahuan kesehatannya masih sangat kurang.

"Oleh karena itu, memang salah satunya bisa melibatkan desa, pemuka adat di Kabupaten Landak," ujarnya.

Ia menjelaskan di Kabupaten Landak pihaknya melibatkan pemuka adat terlibat dalam masalah kekerasan perempuan dan anak.

"Selain itu kita bicarakan juga soal stunting, dan perbaikan gizi ibu hamil. Karena perdarahan itu sumber awalnya adalah karena anemia pada ibu hamil," ujarnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved