Erma Suryani Ranik Sebut Nasib 4 Juta Pemilih Tanpa E-KTP di Tangan MK

Satu yang sedang kita tunggu teman-teman, hari ini sebenarnya Rabu (27/3/2019) mestinya MK akan memutuskan apakah boleh..

Erma Suryani Ranik Sebut Nasib 4 Juta Pemilih Tanpa E-KTP di Tangan MK
TRIBUNPONTIANAK//Ya'M Nurul Anshory
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik, saat diwawancara awak media di Mapolda Kalbar, Rabu (27/3/2019). 

Erma Suryani Ranik Sebut Nasib 4 Juta Pemilih Tanpa E-KTP di Tangan MK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Didalam Pasal 348 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih harus menggunakan E-KTP saat hari pemungutan suara

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Erma Suryani Ranik mengatakan hari ini seharusnya Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan apakah pemilih yang belum memiliki E-KTP boleh mencoblos 17 April mendatang.

"Satu yang sedang kita tunggu teman-teman, hari ini sebenarnya Rabu (27/3/2019) mestinya MK akan memutuskan apakah boleh pemilih yang belum memiliki E-KTP bisa milih," ujarnya usia melakukan kunjungan kerja di Mapolda Kalbar, Rabu (27/3).

Baca: Komisi III DPR RI Tuntut Polda Kalbar Bersikap Netral Dalam Pemilu 2019

Baca: Polda Gelontorkan Anggaran 58 Miliar Untuk Amankan Pemilu 2019

Baca: BREAKING NEWS - Gempa Guncang Sintang, BMKG Imbau Masyarakat Tenang! Magnitudo 3,1 Kedalaman 5 KM

Erma menjelaskan itu sesuai dengan peratuan UU tidak punya E-KTP tak bisa memilih, dan data menunjukan ada empat juta rakyat Indonesia belum melakukan perekaman E-KTP.

Alasannya kata dia, macam-macam karena tidak ketersediaan blanko dan lain sebagainya, Erma mengatakan hak mereka yang belum punya E-KTP akan diputuskan MK.

"Begitu diputus hari ini maka teman-teman KPU harus melaksanakan penyesuaian dan pasti akan berkordinasi dengan teman teman Polda dan Kakanwil Kemenkumham," ujarnya.

Misalnya kata dia, ada narapida warga binaan di LP Pontianak baru punya ktp biasa blm punya KTP elektronik.

Erma mengatakan, kalau keputusan MK boleh memilih maka Kakanwil Kalbar harus memerintahkan stafnya untuk menindak lanjuti sehingga KPU bisa menyediakan apa yang menjadi hak warga binaan.

Memilih adalah hak setiap warga negara kata dia, hak warga negara harus dijamin, perkara orang tidak mau menggunakan haknya kita tidak bisa ikut campur.

"Jangan sampai kita sebagai penyelenggara, sebagai aparatur negara, yang ditugaskan tidak menyediakan orang untuk mendapatkan haknya tidak melaksanakan tugas," pungkasnya.

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved