Breaking News:

Penggiat UMKM Menunggu Jawaban Terkait Regulasi Sektor Perdagangan Lintas Negara

Tetap kita berharap, untuk segera dituntaskan, agar berdampak positif langsung dengan kesejahteraan rakyat Kalbar tanpa rasa khawatir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDY ASRI GITA UTAMI
Ketua Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kalbar, Suherman 

Penggiat UMKM Menunggu Jawaban Terkait Regulasi Sektor Perdagangan Lintas Negara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kalbar, Suherman mengatakan Pemerintah Daerah Kalbar, dalam rapat pembahasan isu perdagangan Lintas Batas Sarawak - Indonesia di Konsulat Jenderal RI Kuching, Sarawak Malaysia, pada Selasa 11 April 2017 lalu, sudah membahas bagaimana hasil dan perkebunan di Indonesia khususnya Kalbar bisa di ekpor ke Malaysia, Selasa (26/3/2019). 

“Perintah Presiden sudah jelas, kita akan ketinggalan jaman kalau tidak segera berbuat, percuma border kita bangun bagus-bagus tapi secara ekonomi tidak menguntungkan kita. Bagaimana kita bisa untung, apalagi mengembalikan biaya pembangunan kawasan perbatasan ini, jika biaya pembangunannya tidak sebanding dengan pemasukan pajak yang ada,” ujar Suherman. 

Tentang kegalauan penggiat UMKM Kalbar dalam menunggu regulasi kegiatan sektor perdagangan antar negara di  kawasan perbatasan Indonesia Kalbar  dengan Negara Malaysia, Ketua Cabang Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPMI) Kota Pontianak, Nurhayati juga menanggapi hasil tersebut. 

Baca: SMKN 1 Mempawah Hilir Bagi Pelaksanaan UNBK Dalam 3 Sesi

Baca: Bupati Nasir Targetkan Pembangunan Masjid Agung Darunnajah Putussibau Tuntas 2020

"Jika mau berbisnis dengan relasi di jiran Malaysia  selalu dipusingkan dengan ketidakjelasan aturan di perbatasan. Kita selalu was-was dalam merespon pesanan produk-produk UMKM yang diminati relasi kita di jiran Malaysia, seperti kerajinan tangan, kuliner dan fashion,” imbuhnya. 

Nurhayati berharap kedepannya untuk segera menyatukan kesamaan persepsi antara SKPD daerah dan regulasi yang dipegang oleh beberapa kementerian terkait sektor perdagangan di perbatasan Indonesia bagian Kalimantan Barat dengan Negara Malaysia bagian Serawak ini.

"Tetap kita berharap, untuk segera dituntaskan, agar berdampak positif langsung dengan kesejahteraan rakyat Kalbar tanpa rasa khawatir," pungkasnya. 

Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved