Kunker ke Pemkab Mempawah, Muh Syahid: Cari Referensi Pengelolaan Dana Desa

Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Jawa Tengah lakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten Memapawah.

Kunker ke Pemkab Mempawah, Muh Syahid:  Cari Referensi Pengelolaan Dana Desa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DAVID NURFIANTO
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung, Drs. Muh Syahid saat menyerahkan kenang-kenangan pada Sekda Pemkab Mempawah H Ismail usai Kunker, di Aula Kantor Bupati Mempawah, Senin (25/3/2019). 

Kunker ke Pemkab Mempawah, Muh Syahid:  Cari Referensi Pengelolaan Dana Desa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Jawa Tengah lakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten Memapawah.

Kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung yang diketuai oleh Drs. Muh Syahid bersama 12 anggotanya, diterima langsung oleh Sekda Pemkab Mempawah, H. Ismail, di Aula Kantor Bupati Mempawah, Senin (25/3/2019).

Turut hadir dalam kegiatan ni, jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Baca: Kejari Sekadau Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Baca: Tjhai Chui Mie Pantau Pelaksanaan UNBK di Kota Singkawang

Baca: Peduli Korban Banjir Sentani, Himpunan Mahasiswa Papuan Pontianak Galang Dana di Gereja

Baca: Mardiyah: 80 Persen Gizi Buruk di Kota Pontianak Karena Faktor Pola Makan dan Ekonomi

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Drs. Muh Syahid mengatakan bahwa tujuan Kunker tersebut, dalam rangka studi banding terkait pengelolaan dana desa.

"Kunker kita dalam rangka mencari referensi tambahan, mengenai hal pengelolaan dana desa. Dimana kita dalam pengelolaan masih banyak kekurangan, baik dari sumber daya manusia di Pemerintah Desa, serta dari aspek penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan masih banyak yang kurang," ujarnya saat diwawancarai Tribun.

Untuk itu, Syahid mengungkapkan pihaknya melakukan studi banding, guna mengumpulkan beberapa referensi tersebut. Dalam rangka permbenahan pengelolaan dana desa.

"Untuk disana (Kabupaten Tumenggung-red) kita juga telah melakukan pembenahan, walau memang masih ditemukan kesalahan dan penyimpangan. Baik administratif dan lain sebagainya, dan itu juga telah kita proses," jelasnya.

Mengenai hal tersebut, Syahid menuturkan pihaknya telah melakukan upaya pencegahan. Guna meminimalisir kesalahan dan penyimpangan yang ada.

"Dari hasil studi banding tadi, kami tertarik akan pelaksanaan pilkades. Dimana disini (Kabupaten Mempawah-red) telah melaksanakan dengan invoting," terangnya.

Halaman
12
Penulis: David Nurfianto (DAP)
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved